Menakar Dampak Penurunan Bunga KUR

Penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 200 basis poin menjadi 7% pada 2018 diyakini akan semakin menekan posisi lembaga pembiayaan mikro.
Surya Rianto | 23 Oktober 2017 08:56 WIB
Pekerja merapikan batu alam yang sudah dipotong di Desa Kalibening, Dukun, Magelang Jawa Tengah, Selasa (10/10). - ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

Penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 200 basis poin menjadi 7% pada 2018 diyakini akan semakin menekan posisi lembaga pembiayaan mikro.

Lembaga pembiayaan mikro yang memiliki segmen sama dengan KUR adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Selain itu, ada pula beberapa bank umum dan perusahaan pembiayaan khusus mikro yang juga menyasar segmen nasabah yang sama. Penurunan suku bunga KUR membuat para pemain kredit mikro nonsubsidi itu nelangsa.

Data CORE Indonesia mencatat, realisasi penyaluran KUR sampai September 2017 telah mencapai Rp69,7 triliun dan telah menyasar sebanyak 3,1 juta orang. Hingga akhir tahun, pemerintah menargetkan penyaluran kredit bersubsidi tersebut dapat mencapai Rp106,2 triliun dengan rincian 81% untuk KUR Mikro, 18% KUR Ritel, dan 1% KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ekonom CORE Indonesia Hendri Saparini menilai, upaya mendorong pembiayaan kepada nasabah dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah melalui KUR. Pasalnya, jika target jangkauan nasabah penerima KUR semakin luas, maka berarti semakin besar pula jumlah subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Dalam menghidupkan bisnis UMKM juga harus menghidupkan lembaga pembiayaannya,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Menurut Hendri, upaya meningkatkan akses terhadap pembiayaan kepada para pengusaha mikro harus melibatkan banyak pihak, termasuk lembaga pembiayaan mikro. Institusi keuangan di level gurem ini dibutuhkan agar tak hanya dana pinjaman yang diserap oleh masyarakat, tetapi juga pendampingan untuk mengembangkan usaha.

Pemerintah, lanjutnya, juga perlu menggandeng lembaga pembiayaan serta pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mendampingi para pelaku usaha kecil. Harapannya, pendampingan usaha akan secara efektif mendongkrak kemampuan para pengusaha mikro.

Para pendamping juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pengusaha mikro agar benar-benar memanfaatkan fasilitas dana pinjaman untuk meningkatkan kapasitas usaha. Sebab, menurut Hendri, hingga saat ini sebanyak 80% dari total pelaku usaha UMKM yang berjumlah sekitar 60 juta masih mengandalkan modal sendiri tanpa bantuan pinjaman lembaga pembiayaan.

Banyaknya pelaku UMKM yang masih memilih menggunakan modal sendiri karena adanya keterbatasan visi. Hal itu membuat mereka enggan menambah kapasitas bisnisnya,” katanya.

BERTAHAN

Bank-bank perkreditan rakyat, yang telah lama menggeluti bisnis pembiayaan mikro komersial, merasa penurunan bunga KUR yang semakin ditekan ke bawah berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis mereka.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo) Djoko Suyanto mengatakan, secara prinsip KUR merupakan produk pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha kecil yang tidak jauh berbeda dengan target pasar yang digarap oleh BPR. Penurunan bunga hingga ke level 7% per tahun tentu akan berdampak persaingan semakin ketat.

Guna mempertahankan pangsa pasar, Djoko mengatakan bank-bank berskala kecil itu berupaya meningkatkan pelayanan dan mempermudah proses transaksi sehingga para nasabah lebih nyaman.

Selain itu, pelayanan kami juga jauh lebih sederhana ketimbang bank umum, serta kecepatan proses juga cukup baik. Lagipula, kadang masyarakat mikro itu memilih bukan sekedar soal harga, melainkan juga ada beberapa variabel lainnya,” ujarnya.

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan kredit BPR sampai Agustus 2017 sudah tumbuh dua digit sebesar 10,01% menjadi Rp87,72 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Persentase pertumbuhan itu sudah jauh lebih tinggi ketimbang periode Agustus 2016 yang naik sebesar 7,57% menjadi Rp79,73 triliun dibandingkan dengan Agustus 2015.

Di sisi lain, dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat sebanyak 16 BPR telah dilikuidasi sepanjang tahun berjalan ini. Bila dibandingkan sejak 2007, jumlah likuidasi BPR secara tahunan pada 2017 menjadi yang paling banyak.

Namun, Djoko menampik kalau faktor utama penutupan BPR itu disebabkan oleh persaingan dengan KUR.

Untuk BPR yang ditutup kan bukan semata-mata soal bisnis, tetapi banyak faktor lain seperti manajemen, sumber daya manusia, sampai permodalan,” ujarnya.

Terkait dengan bunga KUR yang terus menurun hingga berada jauh di bawah bunga pasar di segmen kredit mikro telah mendapatkan sorotan dari Bank Dunia. Pada kuartal I/2017 lalu, Bank Dunia mengkritik penurunan bunga kredit bersubsidi yang justru menyulitkan lembaga keuangan mikro lainnya untuk bersaing. Kritik juga dialamatkan kepada kebijakan subsidi KUR yang terus membesar di tengah lingkungan fiskal yang sedang dibatasi.

Pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah memutuskan suku bunga KUR pada tahun depan turun menjadi 7%, dengan harapan akan semakin banyak pengusaha kecil dapat mengakses dana pinjaman dengan harga murah. Apakah tujuan mulia itu benar-benar akan berhasil?

Tag : kredit usaha rakyat
Editor : Farodlilah Muqoddam

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top