Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI menilai langkah pembuatan standarisasi pada bidang profesi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dinilai tepat. Pasalnya, perkembangan teknologi pada sistem pembayaran semakin canggih sehingga memicu potensi risiko dalam transaksi sistem pembayaran pun semakin tinggi sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni.
Sekretaris Jenderal ASPI Randi Anto mengatakan, pihaknya mendukung rencana pembuatan kompetensi untuk standarisasi profesi di bidang sistem pembayaran itu lewat sertifikasi. Pasalnya, dengan tren transaksi nontunai yang semakin menggeliat membuka potensi risiko yang tinggi juga.
"Untuk itu, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidangnya tersebut," ujarnya pada Rabu (8/11).
Randi menyebutkan, apalagi Bank Indonesia sedang mendorong Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang berarti akan banyak membutuhkan SDM yang ahli di bidang teknis sistem pembayaran tersebut.
"Nanti kan seperti perusahaan switching membutuhkan banyak tenaga ahli juga. Belum lagi, BPR [Bank Perkreditan Rakyat] sampai money changer," ujarnya.
Dia bercerita, sampai saat ini dalam profesi bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dalam standarisasi kompetensinya dilakukan oleh masing-masing institusi saja.
