Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengarahkan agar kredit perbankan di masa mendatang lebih mengarah kepada kredit modal kerja bertenor pendek, kredit konsumsi, dan ritel, yang dinilai lebih sesuai dengan sumber dana bank.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, dalam konteks membangun negara, kredit perbankan merupakan salah satu sumber pembiayaan, tetapi bukan satu-satunya.
Menurut Wimboh, apabila sebuah proyek yang membutuhkan dana besar seluruhnya mengandalkan kredit perbankan, maka risiko yang ditanggung oleh debitur menjadi lebih tinggi. Penghimpunan dana dari pasar modal untuk membiayai proyek berskala besar dinilai lebih sesuai.
“Justru debitur dalam menggunakan kredit dari bank banyak sekali constraint dan risikonya bila dibandingkan kalau dia mengeluarkan surat utang atau rights issue,” ujarnya saat ditemui tim Bisnis Indonesia di kantornya, pekan lalu.
Wimboh melanjutkan, salah satu risiko penggunaan kredit perbankan untuk pembiayaan proyek berskala besar adalah pricing. Jika suku bunga kredit perbankan naik, maka pricing yang ditanggung oleh debitur juga lebih mahal.
Dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, lanjutnya, investasi jangka menengah dan panjang semestinya tidak semata-mata mengandalkan kredit perbankan. Sumber dana dari pasar modal melalui penerbitan saham ataupun surat utang berjangka menengah hingga panjang dinilai lebih tepat untuk menghindari volatilitas.
“Jadi nanti jangan lagi indikator satu-satunya kemajuan perekonomian tergantung dari kredit perbankan,” tambahnya.
Kendati mengarahkan agar pembiayaan pembangunan tidak seluruhnya bersumber dari kredit perbankan, namun OJK memproyeksi pertumbuhan kredit perbankan pada 2018 masih akan lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada tahun ini.
OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 12%, dengan mempertimbangkan harga komoditas yang terus membaik serta proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi.
