Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) menargetkan pendapatan premi produk surety bond sebesar Rp87 miliar pada tahun ini atau tumbuh 10% dibandingkan dengan tahun lalu.
Kepala Bagian Institusi Pemerintah Divisi Non Bank Askrindo Bahrein Dalimunthe menyampaikan, pendapatan premi yang ditarget tumbuh 10% didorong fokus pemerintah mengembangkan infrastruktur.
“Pendapatan premi ditarget tumbuh 10% dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya kepada Bisnis, Kamis (22/2).
Lebih lanjut, kata dia, perseroan optimistis proyek Kementerian PUPR dapat menyumbang pendapatan premi dari produk surety bond sebesar Rp34,8 miliar atau berkontribusi Rp40% terhadap target pendapatan premi surety bond sebesar Rp87 miliar pada tahun ini.
Optimisme ini seiring dengan telah disetujuinya Askrindo untuk dapat menerbitkan polis surety bond oleh ketua Konsorsium Jaminan Surety Bond mulai Januari tahun ini. Artinya, 60 cabang Askrindo dapat menerbitkan polis surety bond dari proyek Kementerian PUPR.
“Dengan kami dapat menerbitkan polis surety bond sendiri, maka share premi yang kami terima sebesar 70%, sedangkan 30% lainnya oleh anggota yang lain,” katanya.
Baca Juga
Askrindo tercatat sebagai anggota dalam Konsorsium Jaminan Surety Bond, sehingga hanya mendapatkan share premi sebesar 24%.
Konsorsium Jaminan Surety Bond dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No.31 Tahun 2015 tentang Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa. Perusahaan Asuransi Jasaraharja Putera sebagai Ketua, sementara Askrindo bersama enam perusahaan asuransi umum lainnya sebagai anggota.
Bahrein menyebutkan, sejak dibentuk konsorsium pada 2015 hingga 31 Desember 2017, pendapatan premi produk surety bond perseroan dari proyek Kementerian PUPR sebesar Rp15,7 miliar. Adapun, nilai klaim yang telah dibayarkan perseroan kepada PUPR hingga tahun lalu sebesar Rp2,84 miliar karena pelaksana proyek wanprestasi.
Jaminan surety bond memberikan jaminan kepada pemilik proyek terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelaksana proyek atas suatu proyek dalam batas waktu yang ditentukan.
“Klaim yang dibayarkan pada 2016 sebesar Rp2,8 miliar atas proyek pembangunan jalan di Kendari. Sedangkan, klaim yang dibayarkan pada 2017 sebesar Rp31,5 juta atas proyek pembangunan jalan di luar Jawa,” katanya.
