Maruf Amin: Pemerintah Harus Fasilitasi Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. masih dirudung masalah permodalan. Ketua Dewan Pengawas Syariah Ma'ruf Amin menilai pemerintah perlu turun tangan.
Muhammad Khadafi | 24 September 2018 18:08 WIB
Pemengang saham Bank Muamalat berdasarkan laporan keuangan perusahaan 2017. - Bisnis/Husin Parapat

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. masih dirudung masalah permodalan. Ketua Dewan Pengawas Syariah Ma'ruf Amin menilai pemerintah perlu turun tangan.

“Saya kira pemerintah itu tentu harus memfasilitasi dan mudah-mudahan tidak lama lagi selamat,” katanya usai rapat dewan pengurus syariah di Muamalat Tower, Jakarta, Selasa (24/9/2018).

Calon wakil presiden dari pasangan calon presiden Joko Widodo ini, menilai Muamalat harus memiliki investor baru. Dia berharap suntikan modal dapat memberikan angin segar kepada bank syariah tertua di Indonesia.

Dalam hal peran pemerintah, sejak awal tahun ini konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) memiliki rencana membantu Muamalat dari sisi manajemen.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Suprajarto sempat menyatakan kesiapan pada pertengahan tahun ini. Akan tetapi dengan satu catatan, yakni masalah permodalan harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun demikian, dia menegaskan bahwa pihaknya siap melaksanakan arahan dari Kementerian BUMN.

Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan tidak mengetahui tujuan Maruf meminta pemerintah harus memfasilitasi masalah permodalan Muamalat. “Saya belum tahu,” kata Gatot.

Sementara itu, Direktur utama Muamalat Achmad Kusna Permana tidak merespons. Pesan tertulis melalui Whatsapp sudah berstatus dibaca.

Komisaris Muamalat Edy Setiadi pun demikian. Dia enggan berkomentar. “Ke Komut saja Pak,” katanya.

Adapun Muamalat pada awal Juli 2018 mengatakan telah melakukan sejumlah langkah strategis. Permana menyampaikan bahwa pada paruh pertama tahun ini, Muamalat telah menjual sejumlah kredit bermasalah kepada perusahaan cangkang atau special purpose vehicle (SPV).

Selanjutnya aksi korporasi ini akan kembali dilakukan. “Akan ada tambah lagi SVP masuk pada tahap kedua,” kata Permana.

Mengutip laporan keuangan kuartal II/2018 perusahaan, posisi rasio non performing financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah membaik. NPF gross tercatat sebesar 1,65% dari 4,95% pada kuartal II/2017 dan NPF net menjadi 0,88% dari 3,74%. Rasio penyediaan modal minimum (capital adequacy ratio/CAR) perseroan naik menjadi 15,92%, dari sebelumnya 12,94%.

Permana enggan membeberkan langkah strategi yang telah ditempuh untuk memperbaiki sejumlah rasio keuangan pada triwulan kedua 2018. “Saya tidak bisa menyampaikan secara detail soal itu,” katanya.

Sementara itu OJK pada medio Agustus 2018 mengatakan tengah melakukan penilaian terhadap investor yang akan membeli aset bermasalah ke Muamalat. “Belum ada progress. Bagi OJK, setiap investor yang kredibel dan ingin melakukan perbaikan dan itu sustain [berkelanjutan], kami dukung,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

Permana mengatakan hal terpenting saat ini adalah kinerja Muamalat kembali sesuai dengan recana bisnis bank (RBB). Laba bersih setelah pajak naik 246,26% secara tahunan (yoy) pada kuartal II/2018 dengan realisasi nilai Rp103,74 miliar. Manajemen mengklaim bahwa capaian ini merupakan rekor perolehan laba bersih tertinggi yang diraih sepanjang tiga tahun terakhir.

Tag : bank muamalat
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top