Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menargetkkan total dana nonkonvensional atau wholesale funding yang dihimpun pada 2019 mencapai Rp14 triliun. Dana tersebut merupakan dana yang dihimpun di luar Dana Pihak Ketiga (DPK).
Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan bahwa per Desember 2018, perseroan sudah menarik dana pinjaman sindikasi senilai US$130 juta. Dari total nilai pinjaman tersebut, US$100 juta sudah dicairkan pada bulan yang sama, sedangkan sisanya akan dicairkan pada kuartal I/2019.
Iman menuturkan, dalam pinjaman sindikasi tersebut ANZ Bank bertindak sebagai lead arranger. Pinjaman tersebut diberikan dengan rincian bunga London Interbank Offered Rate (LIBOR) plus 65 bps untuk offshore lender dan plus 80 bps untuk onshore lender.
“Kenapa yang onshore rate-nya lebih mahal, karena BTN tidak perlu menanggung pajak atau WHT [witholding tax on interest] yang rata-rata besarnya 10% dari bunga yang dibayar kepada lender di luar negeri,” katanya kepada Bisnis, Rabu (16/1/2019).
Dia mengatakan bahwa penarikan pinjaman dalam denominasi dolar tersebut dilakukan untuk menambah diversifikasi sumber pendanaan. Selain itu, menurutnya penarikan pada akhir tahun lalu itu dilakukan guna mengantisipasi pengetatan likuiditas lanjutan pada 2019.
Iman menjelaskan, pinjaman senilai US$100 juta tersebut dikalkulasikan sebagai bagian dari penarikan dana nonkonvensional pada tahun lalu. Adapun US$30 juta sisanya akan dihitung sebagai bagian penghimpunan dana pada 2019.
Pada 2019, lanjutnya, BTN akan menghimpun dana nonkonvensional senilai Rp14 triliun. Dia mengatakan, dana tersebut kemungkinan akan terdiri atas sekuritisasi sintetik atas aset Kredit Pemilikan Rumah (KPR), penerbitan obligasi, negotiatible certificate of deposit (NCD), pinjaman bilateral, pinjaman sindikasi, dan global bonds.
“Masing-masing besarannya akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar yang paling memungkinkan, mana yang paling efektif dan efisien. Liabilitas dalam US$ tahun ini dijaga di bawah 2% dari total pendanaan,” katanya.
Adapun, dalam waktu dekat atau hingga semester I/2019, Iman menyampaikan bahwa perseroan akan melakukan sekuritisasi sintetik KPR senilai Rp2 triliun terlebih dahulu. Selain itu, perseroan akan pinjaman bilateral senilai Rp2 triliun—Rp3 triliun.
Iman mengatakan, langkan preventif dilakukan perseroan melihat proyeksi likuiditas perbankan yang masih akan mengetat. Meski masih ketat, menurutnya likuiditas perbankan tidak akan seketat pada bulan terakhir tahun lalu.
