Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mendukung penuh rencana pemerintah untuk membentuk holding perbankan dan jasa keuangan di bawah Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, apabila holding tersebut terbentuk perseroan sudah dijanjikan untuk mendapatkan suntikan modal. Tambahan dana segar tersebut, lanjutnya, akan digunakan untuk menunjang ekspansi dan memenuhi aturan baru.
“BTN mendukung penuh rencana holding perbankan dan keuangan, dan sudah dijanjikan pemegang saham pengendali untuk bisa memperoleh suntikan tambahan modal pada kesempatan pertama terkait persiapan penerapan PSAK 71 dan juga pengembangan bisnis BTN,” katanya kepada Bisnis, Selasa (29/1/2018).
PSAK 71 merupakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang baru, menggantikan PSAK 55. Aturan tersebut juga merupakan ratifikasi dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 yang berlaku di negara-negara anggota G-20.
BTN akan memerlukan modal tambahan untuk mengikuti aturan baru tersebut. Pasalnya, modal akan tergerus seiring dengan perubahan metode pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit yang menggunakan expected loss.
Namun demikian, dia mengatakan bahwa rencana penambahan modal tersebut masih dalam pembahasan. Detil skema penambahan modal, ataupun berapa besaran suntikan modal yang akan diterima oleh BTN belum dapat diinformasikan.
“Belum sampai ke sana, belum dihitung secara rinci,” ujarnya.
Di sisi lain, dia mengatakan rencana perseroan mencari dana nonkonvensional sebesar Rp14 triliun pada tahun ini juga belum memperkirakan terbentuknya holding tersebut. Iman menuturkan, apabila holding telah terbentuk, perseroan kemungkinan akan merevisi rencana bisnis bank (RBB), temasuk target dana nonkonvensional tersebut.
“Untuk RBB, belum memasukkan rencana terjadinya holding, makanya jika hal tersebut terjadi maka akan ada revisi RBB,” tuturnya.
