Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk menaikkan syarat gaji debitur KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp8 juta. Namun demikian, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. belum akan mengubah strategi penyaluran KPR FLPP.
Consumer Loan Group Head Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan jika hal tersebut terjadi, akan terjadi mismatch antara persediaan rumah dan permintaan. Pasalnya, lanjutnya, pasar segmen KPR akan semakin luas.
"Saya takutnya supply-nya [rumah FLPP] tidak ada. [Selain itu, keterangan mengenai] subsidinya belum ada. Masih di 5.000an unit lah," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (21/2/2019).
Susatyo melanjutkan pemerintah harus mengantisipasi adanya potensi antrian pengajuan KPR FLPP pasca rampungnya revisi tersebut. Namun demikian, Susatyo melihat inisiasi tersebut sebagai langkah yang bagus. Perseroan, lanjutnya, dapat lebih gencar memasarkan KPR FLPP kepada nasabah payroll perseroan.
Susatyo berujar dengan naiknya syarat gaji, harga maupun kualitas rumah yang ditawarkan pun ikut naik di atas Rp150 juta. Dengan kata lain, para pengembang rumah FLPP akan kembali membangun.
Susatyo mengutarakan selama ini para pengembang rumah FLPP menahan rencana pembangunan karena harga rumah FLPP yang stagnan seelama 3-4 tahun belakang. Alhasil, para pengembang menurunkan spesifikasi rumah FLPP dengan cara meniadakan dapur, tidak mencat dinding, maupun tidak menyediakan lantai.
