Dunia Usaha Menanti Susunan Kabinet, Permintaan Kredit Melambat

Ekonom menilai kunci ekspansi dunia usaha ke depan adalah rampungnya susunan kabinet yang baru di bawah pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin untuk lima tahun mendatang.
Ipak Ayu H Nurcaya
Ipak Ayu H Nurcaya - Bisnis.com 17 Oktober 2019  |  10:14 WIB
Dunia Usaha Menanti Susunan Kabinet, Permintaan Kredit Melambat
Nasabah melakukan transaksi di mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Panin, di Jakarta, Jumat (5/7/2019). - Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai kunci ekspansi dunia usaha ke depan adalah rampungnya susunan kabinet yang baru di bawah pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin untuk lima tahun mendatang.

Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah mengatakan jika dilihat dari purchasing managers index atau PMI, industri memang memiliki arah kontraksi. Penurunan industri biasanya searah dengan sektor lain, khususnya perdagangan.

"Arah perlambatan ini menurut saya, setidaknya, akan terjadi sampai akhir tahun. Untuk tahun depan sendiri saya yakin akan bergantung kepada langkah kebijakan yang diambil oleh kabinet yang baru," katanya kepada Bisnis, Rabu (16/10/2019).

Piter mengemukakan jika langkah kebijakannya dinilai oleh pelaku ekonomi tepat maka investasi dan juga pertumbuhan kredit tahun depan tentu akan bisa membaik.

Sementara itu, Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menilai prinsip produsen hanya akan menambah produksi jika permintaan meningkat. Adapun, dalam permintaan ditemukan persoalan pergeseran pola konsumsi mayarakat yang secara data mengindikasi penurunan daya beli.

"Padahal saat ini ada problem di data dalam dunia usaha, misalnya persaingan penjualan mi instan yang turun bahkan mungkin saja bukan karena kehadiran mi sedap tetapi adanya Go Food yang lebih memudahkan masyarakat mendapat makanan cepat saji," ujarnya.  

Untuk itu ke depan pemerintah diharapkan lebih berfokus melakukan pemulihan konsumsi masyarakat. Salah satunya dari data logistik yang lebih baik.

Selanjutnya mendorong penghasilan tidak kena pajak atau PTKP pada 2020 mendatang sehingga kelonggaran untuk konsumsi bisa terjadi.

Sementara itu, yang sudah di depan mata adalah persoalan penantian kabinet yang baru. Pasalnya, jika benar adanya perubahan nomenklatur maka kecenderungan dunia usaha untuk wait and see akan lebih panjang lagi.

"Umumnya dibutuhkan penyesuain hingga enam bulan jika ada nomenklatur bahkan bisa lebih, makanya kita lihat yang pasti perlambatan ekspansi pasti terjadi," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kredit

Editor : Hendri Tri Widi Asworo
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top