Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Tiga Sektor yang Jadi Fokus Wapres Ma'ruf

Ma'ruf Amin bakal fokus ke tiga sektor: Pertama UMKM, lalu masalah radikalisme dan ketiga ekonomi syariah. Untuk melakukan itu, akan ada koordinasi antarkementerian. Beberapa sudah ada payung hukumnya.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 17 Februari 2020  |  17:22 WIB
Wapres Maruf Amin (tengah) didampingi Menhub Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Bupati Lebak Iti Oktavia (kiri) saat meninjau Stasiun Kereta Api Serang di Serang, Banten, Kamis (30/1/2020). Peninjauan dilakukan dalam rangka persiapan langkah elektrifikasi untuk memperluas layanan kereta api listrik (KRL) Commuter Line hingga Kota Serang serta revitalisasi rel kereta Rangkasbitung - Labuan. - Antara
Wapres Maruf Amin (tengah) didampingi Menhub Budi Karya Sumadi (kanan) berbincang dengan Bupati Lebak Iti Oktavia (kiri) saat meninjau Stasiun Kereta Api Serang di Serang, Banten, Kamis (30/1/2020). Peninjauan dilakukan dalam rangka persiapan langkah elektrifikasi untuk memperluas layanan kereta api listrik (KRL) Commuter Line hingga Kota Serang serta revitalisasi rel kereta Rangkasbitung - Labuan. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin bakal fokus kepada dua sektor perekonomian, yakni pengembangan UMKM dan industri halal, dan satu keamanan nasional, yakni mengatasi radikalisme. 

Juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan akan ada aturan baru untuk mendukung langkah Wapres dalam melakukan koordinasi di antara berbagai kementerian yang membawahi tiga sektor tersebut. Dia mengungkapkan, sektor UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi fokus Wapres lantaran kontribusinya terhadap ekonomi nasional yang mencapai 60%.  

“Ada banyak [fokusnya]. Pertama UMKM, lalu masalah radikalisme dan ketiga ekonomi syariah atau industri halal yang sekarang perpres-nya [Perpres No.28/2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah] sudah turun. Di mana wakil presiden di situ sebagai wakil ketua sekaligus sebagai ketua harian,” katanya, Senin (17/2/2020).

Salah satunya yang tengah disusun adalah rencana penutupan lebih dari 8.000 tambang ilegal. Rapat ini dilakukan hari ini di kediaman dinas Wapres yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan lainnya.  

Dengan demikian, pemerintah bakal segera menerbitkan perpres yang bakal mengatur soal penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang juga melibatkan TNI dan Polri. 

Di samping sektor perekonomian, Wakil Presiden juga fokus terhadap pemberantasan radikalisme.  “Akan ada sejumlah perpres yang akan mendukung terhadap langkah bagaimana agar Wapres efektif melakukan koordinasi itu. Sama seperti barusan, dibutuhkan Perpres agar bekas bekas tambang reklamasinya bisa efektif,” tuturnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

teroris wapres ma'ruf amin
Editor : Andya Dhyaksa
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top