Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan menunggu petunjuk teknis dari Kementerian BUMN untuk melaksanakan pembelian kembali atau buyback saham.
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen BRI Ari Kuncoro mengatakan jajaran pengurus bank pelat merah telah mendapat pengumuman yang cukup jelas dari media masa. "Rencana ini sudah dipublikasikan cukup luas. Nanti kami tinggal melihat rencana aksinya," katanya, Selasa (10/3/2020).
Ari menyebutkan perseroan tidak memiliki kendala berarti dalam melakukan buyback saham. Pasalnya, BRI merupakan bank terbesar di Indonesia yang mampu membukukan laba Rp34,4 triliun sekaligus memberikan 60 persen dividen kepada negara.
"Tidak akan ada masalah. Justru BRI bisa memperoleh pendapatan saat harga kembali membaik," katanya.
Adapun, pada sesi perdagangan pertama hari ini BBRI di tutup pada Rp3.990 per saham atau turun 9,52 persen dibandingkan dengan posisi awal 2019. Rasio harga saham dengan laba bersih per saham (price earning ratio/PER) pada Selasa (10/3/2020) tercatat sebesar 13,35 kali, sedangkan rasio harga saham per nilai buku (price to book value/PBV) mencapai 2,37 kali.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini juga berpendapat kondisi industri riil saat ini masih memiliki struktur baik. Penurunan harga saham lebih disebabkan oleh sentimen negatif virus corona.
Baca Juga
"Kalau 12 emiten BUMN bergerak bersama pasti dampaknya terhadap optimisme akan lebih baik. Ini baik untuk pasar saham, dan juga nilai tukar rupiah," katanya.
Sebelumnya, sekitar 12 emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal menggelontorkan sedikitnya Rp10 triliun untuk membeli kembali atau buyback saham.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kondisi pasar modal yang tersungkur oleh penyebaran virus corona dan penurunan harga minyak dunia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara tahun berjalan, menurun sekitar 17 persen.
Dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/3/2020) Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pemerintah telah memberi lampu hijau kepada 12 perusahaan pelat merah untuk melakukan buyback. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan pelonggaran regulasi buyback tanpa didahului Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (9/3/2020).
Kendati demikian, dia tidak menjelaskan lebih jauh BUMN mana saja yang akan melakukan buyback. Dia juga mengatakan bahwa keputusan mengenai besaran dan waktu pelaksanaan buyback akan ditentukan oleh masing-masing perusahaan tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa rencana buyback ini akan menghabiskan dana sekitar Rp7 triliun—Rp8 triliun. Kementerian telah berkoordinasi dengan 12 BUMN yang akan melakukan buyback.
Dia menjelaskan dari 12 perusahaan BUMN tersebut, empat di antaranya perbankan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Emiten BUMN Karya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT PP (Persero) Tbk. juga berencana melakukan hal yang sama. Emiten pengelola jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) juga tengah merencanakan hal yang sama.
Arya menambahkan, tiga BUMN lain yang akan melakukan buyback adalah emiten pertambangan. Ketiganya adalah PT Bukit Asam Tbk., PT Aneka Tambang Tbk., dan PT Timah Tbk.
Dia mengatakan bahwa strategi terkait besaran dan waktu pelaksanaan buyback akan diserahkan kepada masing-masing perusahaan tersebut. Menurutnya, periode pelaksanaan buyback saat ini sudah dapat dijalankan sesuai strategi masing-masing.
