Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Beda Kebijakan Pencetakan Uang ala BLBI dan Quantitative Easing

Skema pencetakan uang itu seperti zaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dahulu, di mana BI mengedarkan uang, dan gantinya bank diberikan surat utang pemerintah. Namun, skema ini tidak efektif.
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 30 April 2020  |  14:16 WIB
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan melalui streaming di Jakarta, Kamis (9/4 - 2020). Dok. Bank Indonesia
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan melalui streaming di Jakarta, Kamis (9/4 - 2020). Dok. Bank Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) memaparkan perbedaan kebijakan pencetakan uang dan penggelontoran likuiditas (quantitative easing) yang dilakukan bank sentral.

Menurut Perry, skema pencetakan uang itu seperti zaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dahulu, di mana BI mengedarkan uang, dan gantinya bank diberikan surat utang pemerintah. Namun, skema ini tidak efektif.

Surat utang pemerintah tidak dapat diperdagangkan 'tradeable' karena suku bunganya mendekati nol. "Jika kelebihan likuiditas, BI tidak mampu menyerap lagi seperti BLBI dulu," ungkap Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Kamis (30/4/2020).

Kondisi ini terasa ketika inflasi naik karena surat utang tersebut tidak bisa digunakan. Kondisi ini terjadi pada 1998 dan 1999 ketika inflasi naik hingga 6 - 7 persen.

"Itu yang disebut pencetakan uang beda dengan yang kita lakukan sekarang [quantitative easing]. Ini adalah operasi moneter dalam mengelola likuiditas di perbankan supaya cukup," papar Perry.

Penambahan likuiditas yang nilainya hampir mencapai Rp503,4 triliun kami lakukan dengan quantitative easing melalui pelonggaran giro wajib minimum (GWM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Dalam operasi moneter di era Covid-19 saat ini, Perry menegaskan pihaknya dan Kementerian Keuangan menjaga agar yield atau imbal hasil SBN - yang diserap bank sentral - tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter dan harus tradeable.

"Sekarang harus digelontorkan, tapi kalau tahun depan sudah kebanyakan, kami harus menyerap. Ini kaidah-kaidah dalam kebijakan moneter yang prudent."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bank indonesia kasus blbi quantitative easing
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top