Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri meminta pemerintah untuk memberikan peluang kepada platform fintech menjadi salah satu jalur distribusi kredit usaha rakyat, guna mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Wakil Ketum Kadin Bobby Gafur Umar menjelaskan pemerintah punya anggaran kredit usaha rakyat (KUR) yang cukup besar setiap tahun. Pada tahun ini anggarannya mencapai Rp190 triliun, namun untuk penyerapannya ke UMKM masih sulit diakses.
"Ada banyak anggaran pemerintah ini untuk UMKM misalnya KUR tahun ini Rp190 triliun dan sampai sekarang yang terserap baru sekitar Rp60-an triliun, jadi masih ada Rp129 triliun lagi. Yang jadi masalah itu bukan UMKM gak perlu dana KUR tapi soal aksesnya," ujarnya dalam konpers online, Jumat (12/6/2020).
Menurutnya bila pemerintah hanya memberikan akses KUR kepada bank saja, UMKM tetap akan mendapatkan kesulitan dalam mengajukan kredit tersebut, ditambah bank juga sulit mendapatkan nasabah yang sesuai dengan peraturannya.
Di sisi lain dia menilai kini sudah berkembang platform fintech dalam lima tahun terakhir, namun ada yang dari awalnya mengalami pertumbuhan positif akhirnya stagnan karena terkendala permodalan, karena menurutnya memang biaya yang harus dikeluarkan platform baru itu juga terbilang tinggi.
Karena itu Kadin melihat perlu adanya sinergi antara pemerintah dengan fintech yang memiliki keunggulan lebih mudah diakses oleh masyarakat serta UMKM, dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses penyaluran kreditnya.
"Jadi bagaimana agar pemerintah bisa bersinergi dengan fintech ini, sehingga dana KUR yang ada bisa lebih mudah diakses UMKM, dan untuk proses penyaringannya ada di fintech," ujarnya.
