Pemangku Kepentingan
Saat ini kedua perusahaan belum memberikan kejelasan kapan pembayaran klaim akan dilakukan. Para pemegang polis Jiwasraya dan Bumiputera pun sama-sama aktif terus menyuarakan tuntutan pembayaran klaim.
Meskipun belum terdapat lampu hijau pembayaran klaim, proses penyehatan Jiwasraya memiliki tahapan yang lebih terlihat. Terdapat berbagai rapat yang diselenggarakan manajemen Jiwasraya, Kementerian BUMN, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Rapat-rapat tersebut membahas berbagai hal, mulai dari kondisi keuangan hingga rencana penyehatan. Rapat terakhir mengenai Jiwasraya di DPR berlangsung pada Selasa (7/7/2020).
Selain itu, para pemegang polis Jiwasraya pun pernah melakukan mediasi dengan Komisi VI DPR pada Rabu (4/12/2019). Mereka pun pernah mendatangi Kementerian Keuangan dan OJK pada Rabu (12/2/2020) untuk menuntut pembayaran klaim, sehingga terdapat atensi dari para pemangku kepentingan.
Setali tiga uang, proses penyehatan Bumiputera belum berjalan kembali karena baru terdapat pergantian jajaran manajemen. Faizal menjabat sebagai pucuk pimpinan perseroan pada akhir Juni 2020, artinya belum genap sebulan dia yang merupakan Mantan Direktur Keuangan dan Investasi kembali menjabat di Bumiputera.
Pergantian itu dilakukan karena Mantan Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi tidak lolos fit and proper test di OJK. Hal tersebut turut membuat rencana penyehatan keuangan yang dibuar Dirman harus diajukan kembali oleh manajemen baru.
Hingga saat ini pun belum terdapat perbincangan antara para pemegang polis dengan BPA, jajaran manajemen, OJK, maupun DPR.
