Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali angkat bicara mengenai lambannya penyerapan anggaran pemerintah. Tercatat ada Rp170 triliun dana pemerintah yang masih mengendap di bank. Padahal, percepatan realisasi anggaran adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau Posko Penanganan Covid-19, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020). Menurutnya, Indonesia bisa lepas dari jerat resesi apabila penyerapan anggaran dilakukan secara cepat.
Oleh karena itu, Jokowi kembali meminta aparatur negara segera mempercepat realisasi anggaran. Secara nasional, dia menyebutkan bahwa APBD banyak yang masih ditaruh di bank dan menunggu pencairan. “Ini masih [ada dana] Rp170 triliun di bank," tegasnya.
Dia menguraikan bahwa perlu percepatan penyaluran anggaran pada kuartal III tahun ini. Hal itu, sambungnya, akan menjadi kunci Indonesia selamat dari jurang resesi. "Kuncinya di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk dalam kategori resesi ekonomi.”
Jokowi menjelaskan pada kuartal I tahun ini, Indonesia masih menorehkan pertumbuhan ekonomi positif di tengah kontraksi yang terjadi di negara lain. Namun, pada kuartal II, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi -5,32 persen secara tahunan.
Kendati demikian, Presiden masih bersyukur dengan capaian kuartal II tahun ini. Pasalnya, apabila dibandingkan dengan negara lain, kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik.
“Tapi kita juga patut bersyukur meski kita -5,32, coba kita lihat, Italia -17,3, Jerman -11,7, Prancis -19. Amerika Serikat -9,5. Ini patut kita terus Alhamdulillah, patut kita syukuri itu,” kata Jokowi.
Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Joko Widodo bidang ekonomi Arif Budimanta menjelaskan bahwa berdasarkan konsensus global resesi ekonomi terjadi bila sebuah negara mengalami pertumbuhan negatif selama dua kuartal secara berurutan. Pertumbuhan harus dihitung dengan perbandingan tahun lalu (yoy) bukan secara kuartalan (qtq).
“Indonesia masih bisa menghindari resesi jika pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal III ini secara tahunan dapat mencapai nilai positif,” ujarnya.
Adapun, pemerintah dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III, telah mengucurkan bantuan sosial kepada sejumlah elemen masyarakat. Terakhir, pemerintah menyasar pekerja dengan gaji kurang dari Rp5 juta yang perusahaannya terkena dampak pandemi virus Corona.
Serapan anggaran memang masih menjadi masalah klasik pemerintah. Salah satu contohnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dianggarkan Rp695,2 triliun baru terealisasi sekitar 19%. Kendati masih rendah, pemerintah akan mengerek anggaran program PEN senilai Rp126,2 triliun.
Pemerintah menyadari penyerapan anggaran PEN cukup rendah. Oleh karena itu, sejumlah instrumen disiapkan. Salah satunya dengan memberikan diskon PPh pasal 25 korporasi dari 30% menjadi 50%.
Pemenuhan anggaran untuk insentif ini menggunakan alokasi insentif usaha yang ada di dalam struktur PEN, di mana total mencapai Rp120,6 triliun. Pos anggaran ini pun tercatat memiliki serapan yang cukup rendah.
Dari jumlah tersebut, hingga 6 Agustus lalu, serapan anggaran hanya mencapai 13,7% atau sekitar Rp16,6 triliun. Adapun serapan untuk insentif penurunan PPh badan baru terealisasi Rp4,17 triliun.
