Utang Luar Negeri Pemerintah Rp3.416,48 Triliun untuk Biayai Bansos Cs, Swasta Pilih Mengerem

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per Mei 2025 mencapai US$435,6 miliar atau setara Rp7.100,28 triliun (kurs JISDOR Rp16.300 per dolar AS). Angka ini meningkat US$4,05 miliar dibandingkan April 2025, namun mengalami penurunan bila dikonversi ke rupiah dari Rp7.197,76 triliun pada April (kurs JISDOR Rp16.679).

Secara detail pada Mei 2025, ULN pemerintah tercatat sebesar US$209,6 miliar atau tumbuh 9,8% YoY. Dengan konversi kurs Rp16.300, jumlah utang luar negeri pemerintah ini mencapai Rp3.416,48 triliun. Kenaikan utang luar negeri ini sebagian dipicu oleh jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) internasional.

BI menyebut dari jumlah utang yang ditarik ini, tercatat dibelanjakan ke sejumlah sektor dengan dominan adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3% dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial (18,7%), serta Jasa Pendidikan (16,5%).

Dari jumlah ini, BI menyebut 99,9% merupakan pinjaman luar negeri dalam kategori utang jangka panjang yang mencakup 99,9% dari total.

Saat pemerintah menambah penarikan utang luar negeri, sektor swasta mengambil langkah berbeda. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri perusahaan swasta asal Indonesia per Mei 2025 kembali menyusut sebesar 0,9% YoY menjadi US$196,4 miliar. Ini melanjutkan tren April yang juga turun 0,4%.

Kontraksi terutama berasal dari lembaga keuangan yang pertumbuhannya melambat dari 2,8% menjadi 1,2% YoY. Di sisi lain, perusahaan non-keuangan mengalami penurunan lebih dalam, dari minus 1,2% menjadi minus 1,4% YoY.

Sektor dominan dalam ULN swasta tetap berasal dari Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,2%. Adapun porsi utang jangka panjang mencapai 76,5% dari total ULN swasta.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyebutkan pertumbuhan ULN Indonesia secara tahunan mencapai 6,8% year on year (YoY), lebih rendah dari April yang tercatat 8,2% YoY.

“Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ujar Denny dalam keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).

Meski mengalami peningkatan nominal, struktur ULN nasional dinilai tetap sehat. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 30,6%, serta didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 84,6% dari total ULN.

Bank Indonesia, kata dia, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan struktur ULN Indonesia tetap terjaga.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkas Denny.