Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Universitas Indonesia Chatib Basri menilai permintaan kredit yang tidak kunjung dibentuk akan membuat kinerja penyaluran kredit sulit tumbuh di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data OJK, per Agustus 2020, penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 1,04% secara year on year (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Juli 2020 yang sebesar 1,53%. Sementara itu, rasio penyaluran kredit terhadap simpanan bank atau loan to deposit ratio (LDR) juga turun dari 87,76% per Juli 2020 menjadi 85,11% per Agustus 2020.
Menurutnya, saat ini, rasio penyaluran kredit terhadap simpanan bank atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan terus mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena tidak banyak masyarakat yang mengajukan kredit di tengah pandemi Covid-19.
Di satu sisi, bank juga enggan menyalurkan kredit meskipun likuiditasnya masih longgar. Perbankan mengkhawatirkan terjadinya pemburukan kualitas kredit jika memberikan pinjaman ke nasabah.
"Dalam persoalan ini adalah demand. Meskipun bank menurunkan suku bunga, kalau permintaan kredit tidak ada ya percuma juga, perlu create permintaan," katanya dalam Indonesia Knowledge Forum (IKF) IX 2020 yang digelar BCA, Selasa (6/10/2020).
Menurutnya, jika permintaan kredit sudah muncul, maka ekspansi ekonomi akan terjadi. Hanya saja, harus dipilih terlebih dahulu antara mendorong investasi atau mendorong konsumsi sebagai langkah membentuk demand kredit.
Baca Juga
Simulasinya, jika investasi yang didorong, maka pergerakan konsumsi masyarakat akan cenderung tumbuh pelan. Berbeda halnya, jika konsumsi yang didorong dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Pemberian BLT akan mendorong belanja sehingga membentuk demand yang pada akhirnya menumbuhkan investasi.
"Karena itulah yang yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah BLT, credit guarantee, dan macam-macam," katanya.
Hanya saja, dalam praktiknya, penyaluran dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih tergolong rendah yakni baru mencapai 27% per September 2020. Hal ini terjadi karena adanya trauma soal koordinasi, ketakutan akan persoalan hukum, dan persoalan data. "Mungkin kita perlu inovasi, gunakan big data kartu prakerja, saya mau bilang prioritas harus dimulai dengan getting pandemic under control," katanya.
