Bisnis.com, JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerlukan road-map penerapan teknologi big data demi efektivitas dan optimalisasi pelayanannya di masa mendatang.
Hal ini diungkap SMERU Research Institute dalam hasil riset dan diskusi virtual bertajuk Menjamin "Kesehatan" Jaminan Kesehatan Nasional, Selasa (20/10/2020).
Nurmala Selly Saputri, Peneliti SMERU menjelaskan setidaknya ada dua poin utama kenapa ekosistem big data, terutama prinsip Know Your Costumer (KYC) bakal bermanfaat buat program JKN.
"Pertama, untuk mengetahui latar belakang klien atau dalam hal ini peserta BPJS Kesehatan untuk melihat karakteristik kesehatannya dan menyiapkan apa yang dia butuhkan di masa depan," jelasnya.
Kedua, yaitu untuk memonitoring aktivitas kesehatan dari peserta seperti riwayat dan keadaannya selama berkunjung ke Rumah Sakit (RS).
Selly menjelaskan bahwa efektivitas big data juga sanggup mendongkrak efisiensi BPJS Kesehatan selaku pelaksana teknis program JKN, melalui kendali biaya.
"Karena dalam konteks big data dalam peningkatan kualitas pelayanan, riset menujukkan channel-nya ada tiga. Yaitu, memungkinkan diagnosis dini dan pencegahan penyakit, meningkatkan kualitas dan efektivitas pengobatan, serta meningkatkan keselamatan pasien," tambahnya.
Namun, menurut Selly beberapa tantangan akan dihadapi para pelaksana teknis program JKN dalam menerapkan teknologi ini, terutama terkait advanced analytics.
Sekadar informasi dalam piramida big data, lapis pertama yang harus ada tentunya data manajemen berupa foundation. Lapisan kedua ada business intelligence mencakup basic report dan performance management.
Lapis ketiganya, atau notabene yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi, yaitu advanced analytics di mana mencakup kemampuan prediktif dan perspektif, yang akan begitu berguna sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
"Dari yang saya amati, apa yang sedang diupayakan BPJS Kesehatan masih ada di dua kotak awal, baru mau menginjak ke kemampuan prediktif dan perspektif," jelasnya.
Pasalnya dengan kumpulan data rekam medis, data klaim, dan para platform aplikasi e-health yang punya potensi diintegrasikan dalam waktu dekat, harus tetap dilengkapi dengan rekam medis paper based yang belum terintegrasi antar fasilitas kesehatan, serta regulasi dan infrastruktur pembaruan data yang cepat.
Terakhir, harapannya, big data juga bisa mencegah potensi fraud karena program ini terbilang memiliki kompleksitas tinggi dan penggunaan dana yang terbilang besar.
Inilah kenapa SMERU menyarankan adanya roadmap pemanfaatan big data, peningkatan kualitas dan keamanan data, infrastruktur, data maturity, etik, dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
"Jalannya masih panjang, tapi singkatnya ekosistem big data harus diawali dengan peta jalan pengembangan yang jelas, kerja sama lintas sektor antara pemerintah dan swasta, memastikan regulasi keamanan dan penggunaan data, serta menyiapkan SDM," tutupnya.
