Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menggambarkan bahwa peran penyelenggara teknologi finansial (tekfin/fintech) bukan hanya sekadar entitas bisnis, tetapi juga mengandung unsur sosial dan membantu program pemerintah.
Hal ini diungkapnya dalam diskusi virtual Penutupan Pekan Fintech Nasional (PFN) 2020 atau hari terakhir Indonesia Fintech Summit, Rabu (25/11/2020).
"Salah satu peran penting layanan teknologi keuangan adalah membantu pemerintah dalam menyediakan teknologi untuk penyaluran bantuan dan subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin dan rentan," jelasnya.
Ma'ruf pun berbahagia karena hal ini turut menjadi salah satu bahasan diskusi dalam PFN 2020, terutama bagaimana fintech dapat melengkapi akses data biometrik wajah dari masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang layak mendapatkan bantuan pemerintah.
Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama asosiasi fintech, pernah menggunakan data biometrik wajah dalam penyaluran gas elpiji bersubsidi 3 kg.
Ma'ruf pun berharap ke depannya metode ini juga digunakan untuk penyaluran bantuan sosial atau subsidi lainnya, tentunya lewat bantuan dan pengawasan Bank Indonesia (BI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Saya harapkan bantuan pemerintah tetap disalurkan melalui bank penerima manfaat, tapi proses di merchant atau toko mulai dilakukan dengan aplikasi fintech dan autentikasi biometrik," tambahnya.
Ma'ruf pun berterima kasih karena para penyelenggara fintech selama ini telah banyak membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupannya.
Contohnya, fintech pembayaran yang mengakomodasi pembayaran listrik, iuran BPJS, bahkan infak dan sedekah, di samping ikut menjadi dompet digital yang mampu menjadi tempat masyarakat miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial dan subsidi.
Adapun, produk asuransi lewat InsurTech pun membuat masyarakat mampu menjangkau layanan asuransi semudah berbelanja online.
Sementara fintech di bidang investasi, telah membantu masyarakat lebih baik dalam mengelola asetnya tanpa kegiatan fisik, dan menjadi mitra distribusi pembelian surat utang pemerintah secara lebih cepat.
"Kemudian, model bisnis digital lending, maupun peer-to-peer lending, mampu menjadi alternatif bagi masyarakat dan UMKM untuk mendapatkan dana. Model bisnis ini mampu menjadi solusi praktis bagi UMKM yang membutuhkan modal usaha dengan cara yang relatif mudah," ujarnya.
