Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), khususnya Bank Indonesia, untuk mengantisipasi sinyal kebijakan tapering off dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed), yang semakin kuat jika dilihat dari pesatnya pemulihan ekonomi AS.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pada Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah preemptive serta melakukan mitigasi seluruh dampak tekanan pada pasar keuangan, jika The Fed jadi mengetatkan kebijakan moneter AS di tahun ini.
“Kami harapkan Bank Indonesia merespon lebih preemptive, memitigasi seluruh dampak tekanan pada pasar keuangan, bahkan bila perlu melakukan simulasi stress test untuk mengetahui seberapa besar dampak terhadap efek capital outflow, tekanan terhadap kurs, serta indeks harga saham,” tutur Said pada Rapat Kerja (Raker) Banggar DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (25/8/2021).
Adapun, The Fed dikabarkan mempertimbangkan untuk mulai mengurangi pembelian obligasi. Hal itu karena data rasio tingkat pengangguran di AS pada Juli mengalami penurunan sebesar 5,4 persen dari bulan sebelumnya yaitu di level 5,9 persen.
Sementara itu, tingkat inflasi pada Juli 2021 di negara adidaya tersebut juga terjaga di level 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi tersebut ternyata berada di atas ekspektasi.
Di sisi lain, angka kasus Covid-19 yang kembali meningkat di AS dinilai dapat memengaruhi niat The Fed untuk mengetatkan kebijakan moneter.
“Meningkatnya kembali badai Covid-19 yang menerpa Amerika dalam sebulan terakhir, sepertinya akan mengurungkan kebijakan tapering off oleh The Fed. Namun, setidaknya kita telah mempersiapkan diri,” kata Said.
Said juga mengimbau Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan ketersediaan cadangan dolar AS khususnya terhadap BUMN yang memiliki utang dengan mata uang tersebut. Hal itu agar mengantisipasi tekanan terhadap rupiah sebab kebijakan tapering off.
“KSSK yang diketuai oleh Ibu Menteri Keuangan harus sigap termasuk memastikan cadangan dolar AS di berbagai korporasi swasta yang pinjamannya dalam bentuk USD. Maka jika terjadi tekanan terhadap rupiah, utang pemerintah, BUMN, dan swasta tidak berisiko akibat selisih kurs yang tinggi,” pungkasnya.
