Bisnis.com, JAKARTA – Langkah pemerintah dalam penyertaan modal kerja (PMN) senilai Rp7 triliun pada 2022 untuk PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) dinilai dapat memutar dan mempercepat roda pemulihan ekonomi nasional.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengajukan PMN bagi 12 perusahaan sebesar Rp72,449 triliun untuk tahun anggaran 2022 dalam rapat kerja Kementerian BUMN dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat pada 8 Juli 2021.
Rapat tersebut mengemukakan bahwa BNI akan menerima PMN senilai Rp7 triliun. Angka ini menjadi yang terbesar keempat, setelah Hutama Karya, Holding Pariwisata dan PLN.
BNI menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang membutuhkan PMN karena rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) bank tersebut menurun ke kisaran level 19,7 persen hingga 16,7 persen sejak 2016 hingga 2020.
Begitu pun untuk komponen modal inti (tier 1) BNI, yang kini berada di kisaran 16 persen. Salah satunya disebabkan pertumbuhan modalnya lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan aktiva tertimbang menurut rasio (ATMR).
Direktur Corporate Banking BNI Silvano Rumantir mengatakan untuk beberapa bank apabila CAR sudah menurun, maka dibutuhkan penguatan dari sisi permodalan.
“Selain ke capital market untuk menerbitkan instrumen guna penguatan modal, cara lain adalah dengan mengajukan PMN,” ujar Silvano dalam webinar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Kamis (2/9/2021).
Menurutnya, selain menguatkan CAR, suntikan PMN juga memberikan ruang lebih bagi bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Namun, upaya itu terkendala karena syarat bank untuk memberikan kredit tertahan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), yang merupakan persentase dari modal.
“Jadi, memang modalnya harus cukup. Nah, penambahan modal tersebut tentunya bisa diberikan untuk pembiayaan investasi, semisal infrastruktur, juga bisa memastikan bahwa ruang atau BMPK cukup untuk kredit ke segmen kecil agar mendorong recovery,” ujarnya.
Silvano menuturkan bank pada dasarnya adalah lembaga intermediasi yang berperan dalam pembangunan nasional, melalui kontribusi penyaluran dana pada setiap aktivitas bisnis di seluruh sektor industri.
Oleh karena itu, lanjutnya, perbankan harus menjaga aspek kesehatannya. Di antaranya memastikan modal bank cukup, serta menjaga kualitas aset perbankan.
“Kami juga harus memastikan bisnis ini profitable, jika kalau tidak, akan memberatkan karena sudah mendapatkan dana dari berbagai sumber, ya harus profitable dan harus sehat,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
