Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk. (IBFN).
Hal itu disampaikan melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-8/D.05/2022 tentang pencabutan ijin usaha perusahaan pembiayaan PT Intan Baruprana Finance Tbk. tanggal 31 Januari 2022.
Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia pada Rabu (9/2/2022), Direktur Utama Intan Baruprana Finance Carolina Dina Rusdiana menyampaikan perseroan telah menerima surat pencabutan ijin usaha OJK melalui email pada 7 Februari 2022 pukul 13.03 WIB.
Dengan dicabutnya izin usaha, perseroan wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan dan dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan dalam nama perusahaan.
"Penyelesain hak dan kewajiban perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," terangnya dalam keterbukaan informasi, Rabu (9/2/2022).
Lebih lanjut, perseroan akan melakukan perubahan anggaran dasar atas perubahan nama perusahaan, maksud, dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan yang dilakukan dengan tidak lagi menggunakan kata finance, pembiayaan dan atau yang mencirikan kegiataan pembiayaan.
Baca Juga
Lantas, bagaimana nasib nasabah Intan Baruprana Finance setelah izin usaha dicabut?
Carolina menjelaskan perseroan akan tetap melaksanakan kewajibannya kepada para kreditur sesuai dengan amandemen perjanjian perdamaian yang dihomologasi.
Selain itu, perseroan akan tetap melaksanakan haknya dalam melakukan penagihan kepada para debitur terkait dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para debitur.
"Perseroan akan memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban," terangnya.
Selain itu, perseroan akan menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Perseroan juga tetap mematuhi tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
Manajemen menegaskan perusahaan masih berstatus sebagai perusahaan terbuka dan merencanakan kegiatan pengelolaan aktiva dan pasiva nya sepanjang tidak bergerak di bidang pembiayaan.
