Bisnis.com, JAKARTA – Rencana penambahan modal melalui skema rights issue dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada tahun ini dinilai tak cukup mendesak untuk dilakukan karena rasio permodalan BNI dinilai masih cukup kuat.
Tahun lalu, emiten bank dengan kode BBNI ini mampu meningkatkan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) dari 16,78 persen menuju 19,74 persen.
Vice President of Investor Relations BNI Yudha Pradipta mengatakan pertumbuhan itu didorong penerbitan dua instrumen surat berharga pada 2021. Oleh sebab itu, dia menilai upaya penambahan modal melalui rights issue menjadi kurang mendesak.
“Apakah dengan kondisi CAR BNI yang sudah ada di 19 persen, masih mendesak bagi BNI untuk meningkatkan permodalan lagi melalui rights issue? Jawabannya tidak. Jadi, rights issue ini bisa kami bilang belum pasti akan kami lakukan,” ujarnya dalam MNC Group Investor Forum 2022, Senin (14/3/2022).
Dia mengungkapkan bahwa BNI sebetulnya sudah melakukan eksplorasi rights issue sejak awal karena proses aksi korporasi itu membutuhkan proses panjang. Berdasarkan hitung-hitungan BNI, rights issue akan berada di kisaran Rp10 triliun.
Selain itu, dalam perkembangannya, rencana rights issue BNI juga telah mendapatkan restu dari DPR. Selain itu, pemerintah pun berkomitmen untuk memberikan modal tambahan senilai Rp3,5 triliun jika rights issue terlaksana.
Baca Juga
Kendati demikian, kata Yudha, perseroan pada saat ini masih melakukan diskusi intensif dengan para pemegang saham, terutama Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Dalam posisi ini, lanjutnya, pemerintah dinilai mendukung langkah BNI jika membatalkan rights issue.
“Karena, alokasi dana Rp3,5 triliun mungkin bisa dialokasikan untuk kebutuhan anggaran yang lainnya. Jadi, untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa rights issue belum ada sesuatu hal yang bisa kami afirmasi karena memang urgensi tidak terlalu ada untuk BNI saat ini.”
Di sisi lain, dia juga menyatakan proyeksi pertumbuhan laba BNI bakal meningkat, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan tambah modal. Menurutnya, laba yang diperoleh perseroan nantinya dapat diakumulasi sebagai laba ditahan.
Yudha pun kembali menegaskan bahwa untuk saat ini kebutuhan rights issue perseroan tidak begitu mendesak. “Apakah itu pasti akan dilakukan? Belum tentu. Namun, untuk berita lebih lanjut, mungkin akan kami disclose saat keputusan resmi sudah ada,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1689600101.jpg?w=348&h=261){kind=logo}
