Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Rencana Akuisisi BTN Syariah Bakal Didiskusikan Ulang

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjanjikan kepada Realestat Indonesia untuk mendiskusikan ulang rencana akuisisi BTN Syariah oleh bank BUMN lain.
M. Syahran W. Lubis
M. Syahran W. Lubis - Bisnis.com 24 Mei 2022  |  20:53 WIB
Pekerja sedang menggarap proyek perumahan yang dibiayai oleh BTN.  - Bisnis/Arief Hermawan P
Pekerja sedang menggarap proyek perumahan yang dibiayai oleh BTN. - Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA – Realestat Indonesia (REI) mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjanji mendiskusikan ulang rencana penggabungan atau akuisisi Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN Syariah) oleh bank BUMN lain.

Terkait dengan itu, Ketua Umum DPP REI Totok Lusida berharap mempertahankan BTN sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan.

"Kami berharap agar pemerintah tetap mempertahankan BTN Syariah. Apalagi, UUS BTN sudah berkontribusi relatif besar terkait dengan pembiayaan hunian MBR," ujarnya selepas memimpin REI bertemu Wapres di Jakarta pada Selasa (24/05/2022).

Berdasarkan keterangan tertulis REI, Wapres akan mendiskusikan ulang rencana akuisisi BTN Syariah oleh bank pelat merah lain setelah menerima masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan REI terkait dengan pentingnya peran BTN dalam mendukung ekosistem perumahan, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Totok mengemukakan bahwa ketika menerima Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dan DPP REI, Wapres mengatakan kalau pun ada penggabungan, sistemnya belum siap.

Kalau sistemnya belum siap, rencana penggabungan ini juga harus memperhitungkan konsistensi dan kelancaran penyediaan kredit pemilikan rumah (KPR) bagi MBR. Selain itu, harus ada pembahasan secara tuntas agar penyaluran KPR subsidi tidak terhambat.

Sebelum adanya akuisisi BTN Syariah ke Bank BUMN lainnya, menurut Wapres, harus ada perbaikan peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. "Pertimbangannya demi keberlanjutan pengadaan perumahan, khususnya rumah bersubsidi. Presiden Joko Widodo juga mengamanatkan terselenggaranya program penyediaan hunian bersubsidi."

Wapres menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada Menteri BUMN Erick Thohir. "Memang tidak semudah itu menggabungkan BTN Syariah ke bank BUMN lainnya trutama menyangkut konsistensi penyediaan KPR rumah bersubsidi."

Iwan Suprijanto mengatakan saat ini masih ada kekurangan kebutuhan hunian (backlog) sebesar 12,7 juta unit rumah. "Sudah sejak lama BTN menjadi bank yang fokus dalam mendukung program perumahan di Indonesia," kata Iwan.

Totok Lusida menyebutkan saat ini BTN merupakan bank penyedia KPR subsidi terbesar yakni 87 persen. Adapun total market share BTN untuk pangsa pasar KPR nasional sebesar 41 persen.

"UUS BTN ini sudah berkontribusi cukup besar untuk pembiayaan KPR Syariah bersubsidi rata-rata sebesar 17 persen per tahun," jelas Totok.

Dengan pertimbangan itulah, dia berharap pemerintah tetap mempertahankan BTN sebagai bank yang fokus dalam penyediaan pembiayaan di sektor perumahan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

btn bisnis properti perumahan
Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top