Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah berkomitmen untuk terus mewujudkan hunian layak dan terjangkau melalui KPR subsidi atau FLPP.
Pemerintah meningkatkan bantuan untuk perumahan dari Rp29 triliun menjadi Rp34 triliun pada 2023, dengan harapan masyarakat dapat makin mudah untuk memiliki rumah termasuk untuk generasi milenial.
"Pemerintah memastikan FLPP terus naik dengan Mitra PT Bank Tabungan Negara di mana tahun depan anggaran yang disediakan pemerintah untuk FLPP sebanyak 220.000 unit," kata Basuki dalam siaran pers, Jumat (26/8).
Basuki juga mengajak generasi muda untuk membeli rumah misalnya rumah dengan sistem Transit of Development (TOD). TOD memiliki kelebihan yaitu terintegrasi dengan sarana transportasi, sehingga akses mereka untuk berpergian juga mudah.
Basuki mengharapkan ada gotong royong, BTN, REI, APERSI, HIMPERRA dan seluruh pemangku kepentingan di sektor properti, dalam menghadirkan hunian layak dan terjangkau. Hal tersebut disampaikan Basuki pada peringatan Hari Perumahan Nasional.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, Hapernas tahun ini secara khusus memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik baik di sektor perumahan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan, serta Perbankan.
Baca Juga
"Upaya peningkatan kepemilikan rumah dalam rangka pengentasan backlog tidak hanya menjadi tugas dari Pemerintah Pusat, namun juga perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder bidang perumahan," kata Iwan.
Berdasarkan data Susenas BPS di tahun 2021, tercatat sebanyak 12.750.172 rumah tangga belum memiliki rumah, di mana angka ini berpotensi untuk terus meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700.000 – 800.000 KK setiap tahun.
Untuk itu, Iwan berharap, stakeholder membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Btn, Haru Koesmahargyo mengatakan perseroan menjalankan mandat sebagai Bank penyalur KPR tidak terbatas hanya pada pembiayaan terhadap suplai dan permintaan perumahan saja, juga melalui pelaksanaan program-program yang memudahkan calon konsumen untuk mengakses dan memperoleh fasilitas KPR.
BTN menghadirkan pelayanan KPR online melalui aplikasi BTN Properti, portal rumahmurahbtn dan aplikasi lain dalah ekosistem perumahan digital, pelaksanaan Akad Massal KPR di berbagai daerah.
“Pada masa yang akan datang kami dalam proses mempersiapkan layanan digital mortgage dalam satu genggaman (mobile app) untuk mempermudah akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya," kata Haru.
Dia mengatakan BTN akan terus ekspansi bukan saja kepada sektor perumahan, tetapi juga subsektor perumahan, sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang sustain dan memberi manfaat maksimal dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia.
Bank dengan kode saham BBTN ini mencatatkan penyaluran KPR sejak 1976 hingga pertengahan tahun ini mencapai kurang lebih 5 juta unit, dimana 3,9 juta unit diantaranya adalah KPR Subsidi dengan nilai penyaluran KPR sebesar Rp 209,7 triliun.
Dengan pencapaian tersebut, Bank BTN menjadi penguasa pangsa pasar KPR Subsidi dimana per Maret 2022 BTN memegang 38,5% pangsa pasar KPR sementara di segmen KPR Subsidi BTN menguasai 84,5 % pasar.
Komitmen BTN dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diwujudkan dengan penyaluran KPR Subsidi berkolaborasi dengan para pengembang.
