Bisnis.com, JAKARTA - Tangan Lina (37 tahun) bergerak lincah di layar telepon genggam. Dengan cekatan dia membuka aplikasi bernuansa putih dengan kombinasi biru merah. Tak sampai hitungan menit dia memperlihatkan data yang tertera di aplikasi itu pada petugas pendaftaran di salah satu rumah sakit swasta di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (29/08/2022).
Untuk kedatangan rawat jalan hari itu, Lina sudah terlebih dahulu mendaftar lewat aplikasi. Sebagai peserta BPJS Kesehatan, sudah hampir setengah tahun ia menggunakan aplikasi JKN Online. Namun baru kali itu ia memanfaatkan fitur pendaftaran online. Biasanya, ia hanya menggunakan aplikasi untuk melihat kartu dan melakukan perubahan data faskes peserta
“Biasanya kalau daftar saya ambil antrean pendaftaran langsung di RS. Lalu ada teman yang bilang daftar bisa di aplikasi JKN. Saat saya coba ternyata memang lebih praktis dan hemat waktu,” ujar Lina pada Bisnis.com.
Saat ditemui Bisnis, Lina akan konsultasi dengan dokter mata. Sebelumnya sudah mendapat rujukan dari dokter di Faskes Pertama. Karena datanya sudah tercatat lewat aplikasi JKN mobile, proses pendaftaran pun jadi lebih singkat. Petugas pendaftaran hanya perlu mengkroscek data lewat komputernya. Tak lama, Lina pun dipersilakan menuju dokter spesialis mata.
Tak hanya Lina. Permana (33 tahun) karyawan di salah satu pabrik di kawasan Serang, Banten, juga mengaku sangat terbantu dengan adanya fasilitas mobile JKN dari BPJS Kesehatan. Saat akan melakukan penambahan kepesertaan, dia tak perlu mengambil cuti hanya untuk bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan.
“Menambah anak jadi peserta cukup lewat JKN Mobile saja, jadi lebih mudah,” jelas Permana.
Mobile JKN sebenarnya bukanlah hal baru. BPJS Kesehatan telah meluncurkan aplikasi ini sejak 2017. Namun, hingga kini piranti lunak ini terus mengalami perubahan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan dari sisi layanan administrasi Mobile JKN merupakan satu dari terobosan untuk mengalihkan sejumlah layanan konvensional di Kantor Cabang menjadi digital.
Kehadiran kanal-kanal digital ini adalah komitmen kami untuk melayani peserta JKN secara borderless (tanpa batas), artinya proses layanan peserta JKN bisa dilakukan di seluruh Indonesia, tidak bergantung pada domisili peserta saat ini,” ujar Iqbal pada Bisnis.
Menurut Iqbal, fitur pendaftaran pelayanan atau antrean online merupakan salah satu inovasi yang dihadirkan agar peserta Mobile JKN mengetahui estimasi kapan akan dilayani. Dengan begitu peserta tidak perlu mengantre lama sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di fasilitas kesehatan. Hingga Desember 2021, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah diimplementasikan di 21.066 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 1.433 rumah sakit (RS).
Inovasi lain juga dihadirkan BPJS Kesehatan lewat pengembangan fitur telemedicine. Menurut Iqbal, layanan ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memudahkan peserta JKN mengakses layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tanpa terkendala lagi oleh kondisi geografis maupun non-geografis.
Layanan non tatap muka BPJS Kesehatan ini telah menjangkau 32,5 juta pengguna untuk cek informasi status kepesertaan, 4,3 juta pengguna layanan Whatsapp, hingga 1,8 juta pengguna call center.
Pemanfaatan teknologi di BPJS Kesehatan juga menjadi fokus kepala negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pesan untuk rangkaian HUT Ke-54 BPJS Kesehatan mengingatkan betul tentang pemanfaatan teknologi ini. Menurut presiden, BPJS Kesehatan sebagai badan publik harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui beragam inovasi.
"Agar dapat melayani masyarakat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih baik. BPJS Kesehatan juga harus memanfaatkan teknologi agar semakin mudah diakses informasi dan pelayanannya," kata Presiden Jokowi.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Edwin Aristiawan mengatakan kehadiran Mobile JKN dengan berbagai inovasi merupakan upaya untuk meningkatkan customer experience. Program ini tidak hanya memudahkan peserta JKN, tetapi juga fasilitas kesehatan, pemberi kerja, pemerintah, dan asosiasi.
Menurut Edwin, ekosistem digital JKN ini begitu kompleks, sehingga diperlukan interoperabilitas sistem yang terstruktur. Dalam mengembangkan sistem teknologi informasi, BPJS Kesehatan selalu melakukan identifikasi kebutuhan stakeholders agar inovasi yang dihadirkan tepat guna.
Kolaborasi antar pihak dibutuhkan mulai dari peserta JKN mengambil antrean online lewat Mobile JKN, lalu ke FKTP di mana petugas fasilitas kesehatan mencatat data dan riwayat kesehatan pasien tersebut di P-Care. Setelah itu pasien dirujuk ke rumah sakit melalui rujukan online, dilanjutkan dengan dokter memeriksa dan mengirimkan resep elektronik ke sistem apotek online, hingga akhirnya rumah sakit mengirimkan klaim digital ke BPJS Kesehatan.
“Semua rangkaian proses tersebut sudah terintegrasi dalam satu platform yang dikelola BPJS Kesehatan bernama JKN Integrated Care Cloud System,” jelas Edwin.
Lebih jauh Edwin mengatakan, transformasi digital yang dilakukan BPJS Kesehatan Kesehatan saat ini merupakan upaya dalam revolusi tatanan layanan kesehatan di Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan layanan yang diberikan oleh pihaknya mencakup hampir semua penyakit yang mendapatkan indikasi medis. Sebagai asuransi sosial, maka diterapkan rujukan sebagai kendali mutu dan kendali biaya. Maka teknologi ini digunakan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atas berbagai kendala selama pelayanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
