Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) melalui mekanisme rights issue kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dengan nilai PMN mencapai Rp2,48 triliun dan nilai rights issue porsi publik Rp1,65 triliun.
Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menyampaikan nantinya struktur kepemilikan saham pemerintah tetap sebesar 60 persen, sedangkan sisanya merupakan kepemilikan saham publik.
Amir mengatakan PMN dan privatisasi BBTM diarahkan untuk memperkuat struktur permodalan perseroan dengan rasio capital adequacy ratio (CAR) terjaga di atas 15,4 persen.
“Itu untuk meningkatkan kemampuan bisnis BTN, khususnya dalam penyaluran 1,32 juta unit KPR yang akan mendukung pencapaian target prioritas di bidang perumahan, serta pengembangan bisnis berbasis ekosistem perumahan,” kata Amir saat membacakan kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI, Rabu (14/9/2022).
Dia menambahkan bahwa bank pelat merah bersandi saham BBTN itu juga akan meningkatkan kinerja yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas, efisiensi operasional, risiko likuiditas yang terjaga, serta pengelolaan aset yang berkualitas dan risiko modal yang terjaga.
Nantinya, lanjut dia, Kementerian Keuangan mensinergikan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih efisien dengan sinergi antara BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Upaya itu dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat privatisasi dalam meningkatkan kontribusi penerimaan negara penyediaan fasilitas KPR, meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan, dan memperkuat industri lokal, serta UMKM dan proyek perumahan yang dibiayai.
Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menjelaskan pemerintah akan mengambil haknya dengan pmn sebesar Rp2,48 triliun yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022.
“Kami berharap dengan PMN ini dan juga rights issue dana publik dapat memperkuat CAR Tier-1 BTN dan penyaluran KPR selama 2021-2025,” ujarnya.
Adapun kondisi terkini, market share BTN dalam pembiayaan perumahan nasional 2021 mencapai 39 persen dari total KPR nasional dan 85 persen dari total KPR subsidi.
Rionald menjabarkan pemerintah akan mengambil bagian melalui PMN sebesar Rp2,48 triliun atau 60 persen rights issue dengan HMETD tahun 2022. Hal ini dilakukan untuk memperkuat CAR Tier-1 BTN, sehingga total CAR sampai dengan 2025 dapat terjaga di atas 15,4 persen, untuk menjaga kemampuan modal agar bisa meningkatkan kontribusi BTN bagi pemerintah.
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan total jumlah unit KPR dengan PMN yang disalurkan selama 5 tahun, yakni dari rentang 2021- 2025, akan difokuskan pada segmen MBR dengan penyaluran KPR subsidi sebanyak 971.200 unit dan KPR nonsubsidi sebanyak 348.900 unit.
Secara terperinci, target dan sebaran lokasi akan menyasar di wilayah Jawa sebanyak 905.500 unit KPR, Sumatera 214.900 unit, Bali dan Nusa Tenggara 30.000 unit, Kalimantan 80.000 unit, Sulawesi 81.000 unit, Maluku 2700, dan Papua 4.500 unit.
Nantinya, BBTN akan melakukan rights issue melalui HMETD dengan nilai Rp4,13 triliun yang terdiri dari pemerintah sebesar Rp2,48 triliun (60 persen) dan publik Rp1,65 triliun (40 persen).
Haru menjelaskan, untuk mempertahankan market share pemerintah sebesar 60 persen, maka total proceed rights issue direncanakan maksimal sebesar Rp4,13 triliun, sehingga hak publik yang dapat dieksekusi adalah sebesar Rp1,65 triliun.
“Dengan rencana tersebut, maka market share pemerintah akan tetap terjaga 60 persen dan publik sebesar 40 persen,” tuturnya.
Selanjutnya, skenario pemerintah mengambil seluruh bagian sehingga diharapkan porsi saham pemerintah akan tetap terjaga pada 60 persen dengan asumsi publik akan fully subscribe dan pelaksanaan rights issue direncanakan pada November 2022.
KINERJA BBTN
BBTN memproyeksikan kinerja perseroan setelah mendapatkan PMN, di mana perseroan akan memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas dalam penyaluran kredit, serta berkontribusi pada kinerja bisnis ke depan.
Dalam 5 tahun, jumlah KPR yang dapat dibiayai BTN menjadi 1,32 juta unit. Lalu, outstanding kredit akan menjadi Rp472,1 triliun. Selain itu, akumulasi laba perseroan juga akan terkerek menjadi Rp14,3 triliun. Demikian juga dengan akumulasi dividen yang dibayarkan ikut meningkat menjadi Rp2,3 triliun.
Sementara itu, return on equity (ROE) juga meningkat dari 12,21 persen menjadi 18,02 persen dan rasio rasio kredit macet (nonperforming loan/NPL) coverage juga akan naik menjadi 202,66 persen.
“Tentu yang penting adalah capital adequacy ratio meningkat dari sebelumnya 14,63 persen menjadi 16,80 persen dengan PMN,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
