Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyampaikan lima poin pertimbangan sebagai kriteria Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028.
Pertama, Said mengatakan Gubernur BI nantinya harus telah memiliki chemistry atau ikatan dengan jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta telah terbentuk bonding dengan Menteri Keuangan, serta para Komisioner OJK dan LPS.
“Syarat ini penting sebab saat ini dan kedepan kami menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (22/2/2023).
Ekonomi global diprediksikan masih sulit, begitu pula di dalam negeri juga menghadapi tahun politik, sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi Indonesia tetap tumbuh berkelanjutan. Peran ini, katanya, telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini.
Kedua, Said menyampaikan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang sigap dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga, seperti halnya pada masa pandemi Covid-19.
Peran BI juga sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing) dengan menyerap SBN melalui private placement. BI diharap dapat diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi.
Baca Juga
“BI saat itu sangat membantu posisi APBN aman akan kebutuhan pembiayaan yang sangat besar. Gubernur BI saat ini [Perry Warjiyo] juga telah membuktikannya,” katanya.
Ketiga, tugas penting lainnya bagi Gubernur BI adalah memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak multiplier pada ekonomi nasional. Agenda ini yang perlu diperkuat ke depan.
Keempat, Said menyampaikan bahwa sosok Gubernur BI adalah seseorang yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada Pimpinan DPR, terkhusus Ketua DPR, alat kelengkapan dewan seperti Badan Anggaran dan Komisi XI DPR.
“Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas tugas strategis BI secara teknokrasi juga mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR, dan selama lima tahun ini Gubernur BI juga telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR,” tambahnya.
Kelima, hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sosok Gubernur BI haruslah memiliki jaringan internasional. Hal ini akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia.
“Sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong capital inflow untuk menguatkan pasar keuangan kita. Agenda ini perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan,” tutup Said.
Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan nama calon Gubernur BI ke DPR. Dari keterangan Said, Jokowi tampaknya mengusulkan calon Gubernur BI, yaitu petahana Perry Warjio.
