JKN Buka Peluang Pasar Domestik, Dorong Kemandirian Industri Farmasi

Kemandirian industri farmasi kesehatan dapat dicapai dengan cara penguatan manufaktur farmasi dalam negeri, dan revitalisasi penyediaan bahan baku obat.
Foto: JKN Buka Peluang Pasar Domestik, Dorong Kemandirian Industri Farmasi. Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Foto: JKN Buka Peluang Pasar Domestik, Dorong Kemandirian Industri Farmasi. Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, SURABAYA – Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menyampaikan, kemandirian industri farmasi kesehatan dapat dicapai dengan cara penguatan manufaktur farmasi dalam negeri, revitalisasi penyediaan bahan baku obat serta riset dan pengembangan inovasi farmasi dalam negeri.

Ia juga menilai peluang di sektor industri Farmasi terbuka lebar jika khususnya akibat implikasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini mrncatat jumlah kepesertaan mencapai 248,7 juta jiwa dengan total pemanfaatan layanan kesehatan 502,8 juta kali di tahun 2022.

“Jika industri farmasi mampu berdaulat, cukup dengan internal market, kita bisa memaksimalkan konsumsi dalam negeri dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta JKN. Artinya disini masih terus terbuka peluangnya dalam pasar industri. Kami berharap, pelaku industri farmasi senantiasa berkomitmen meningkatkan kompetensi dan menghasilkan produk farmasi yang bermutu sehingga upaya untuk menjamin kesehatan masyarakat indonesia dapat berjalan dengan optimal,” terang Mahlil ketika memberi sambutan dalam Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Inter Profesi Farmasi dan Kesehatan di Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP Farkes) – KSPSI di Surabaya, Sabtu (04/03).

Mahlil menambahkan BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen agar Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan optimal dan terjaga keberlangsungannya.

BPJS Kesehatan juga senantiasa berupaya meningkatkan mutu layanan kepada peserta dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan Program JKN dan upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera akan lebih optimal melalui sinergi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, termasuk dengan pelaku industri farmasi,” terang Mahlil dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Afriansyah Noor di depan Anggota Wantimpres RI Soekarwo, Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Marsudi Wahyu Kisworo, Sekjen DPD KSPSI Bibit Gunawan, Ketua Umum FSP Farkes – KSPSI Agung Nugroho dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo ini.

Dalam kegiatan yang sama, Afriansyah menjelaskan salah satu fokus pembangunan Pemerintah Indonesia saat ini adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pengembangan kompetensi SDM adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi karena kompetensi dan daya saing merupakan langkah kuat yang harus dimiliki oleh tenaga kerja, termasuk didalamnya pada sektor farmasi kesehatan.

Ia menambahkan bahwa Pandemi Covid-19 dapat terkendali dengan baik sehingga PPKM dapat dicabut pada bulan Desember 2022.

Hal tersebut tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk sektor farmasi dan kesehatan yang berkompeten sehingga dapat menjadi hulu tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan.

“Dengan adanya sinergi melalui rapat kerja nasional ini diharapkan menjadi forum dialog yang memiliki jangkauan strategis, yang tidak hanya membahas komitmen namun juga membahas langkah bersama melakukan koordinasi dan evaluasi program serta pencapaian organisasi. Saya harap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan program yang lebih konstruktif yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dan diselaraskan dengan iklim investasi,” terang Afriansyah.

Sementara menurut Ketua Umum FSP Farkes – KSPSI Agung Nugroho, cita-cita mewujudkan sektor farmasi dan kesehatan adalah hal yang sangat penting dan mendesak untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraan dalam sidang MPR, bahwa kemandirian sektor obat dan vaksin masih menjadi kelemahan serius yang harus dipecahkan bersama.

“Pandemi Covid-19 telah memberi banyak pelajaran dan membuka mata kita bahwa Indonesia masih belum memiliki kedaulatan baik dalam hal infrastruktur kesehatan dan obat-obatan. Kedaulatan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam kedaruratan kesehatan saat pandemi Covid-19 lalu, karena sektor farmasi dan kesehatan termasuk sektor high demand. Kami berharap dalam rakernas ini dapat dirumuskan bersama konsep strategis dalam menjawab tantangan jaman. FSP Farkes, siap mengawal kedaulatan sektor farmasi dan kesehatan di Indonesia,” pungkas Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Media Digital
Editor : Media Digital
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

# Hot Topic

Rekomendasi Kami

Foto

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper