Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Makin Gurih Bisnis "Paylater" hingga Uji Kebal Kripto

Berita pilihan: Industri paylater makin gurih di saat kredit macet mulai terkendali hingga menguji ketahanan mata uang kripto di tengah gejolak SVB.
Ilustrasi sistem pembayaran dengan metode Paylater. /Freepik
Ilustrasi sistem pembayaran dengan metode Paylater. /Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Salah satu kekhawatiran dengan tren pertumbuhan bisnis jasa bayar tunda atau Buy Now Pay Later (BNPL) adalah risiko kredit macet yang tinggi. Meskipun kabar teranyar otoritas menyebut kalau kredit macet atau non-perfoming loan/NPL mulai terkendali setelah mengalami kenaikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa NPL untuk bisnis paylater mulai terkendali dan membaik pasca pandemi. Sebelumnya NPL untuk paylater mendapat perhatian khusus lantaran mengalami kenaikan. Sebelumnya, OJK mencatata BPL di industri tersebut mendekati 8 persen, atau 7,61 per September 2022.

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Triyono mengatakan, terkendalinya kredit macet di bisnis BNPL ini seiring dengan pandemi Covid-19 yang juga melandai.

“Kemarin sedikit naik karena ada pandemi, setelah pandemi [kredit macet BNPL] relatif masih terjaga walaupun tidak ada portofolio yang 100 persen zero NPL, tidak ada, semuanya ada. Tapi sekarang sudah lebih terkendali,” kata Triyono usai acara bertajuk International Seminar on Promoting Digital Finance Inclusion for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Through the Use of Credit Scoring di Nusa Dua, Bali, Kamis (16/3/2023).

Berita tentang bisnis BNPL menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id hari ini, Minggu (19/3/2023). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik juga tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

 

Prospek Kawasan Industri di Koridor Timur Jakarta Kian Cetar

Sepanjang tahun ini tren investasi sektor kawasan industri terbilang kian perkasa dan prospektif. Memang selama pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, subsektor kawasan industri menjadi yang tahan banting jika dibandingkan dengan subsektor properti lainnya.

Knight Frank Indonesia mencatat posisi pertumbuhan harga pergudangan di wilayah Bodetabek mencapai sekitar 2,5 persen. Angka setara dengan pertumbuhan rerata harga sewa pergudangan atau warehouse di Asia Pasifik, yakni sebesar 2,5 persen.

Secara total serapan lahan industri yang terjual di Jabodetabek pada semester kedua 2022 memang tidak sebaik semester sebelumnya. Namun, sektor industri tetap dinilai prospektif mengingat adanya tren positif pada jumlah lahan terjual dan stabilitas harga, bahkan terdapat peningkatan pada beberapa submarket.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan total serapan lahan industri yang terjual di Jabodetabek pada semester kedua tahun 2022 memang tidak sebaik semester sebelumnya.

 

Mengukur Kemampuan Indonesia Melompat Jadi Negara Maju

Visi 2045 yang membawa Indonesia masuk dalam barisan negara maju masih menjadi tantangan yang belum tercapai. Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, harapan untuk meraih laju pertumbuhan 7 persen agar Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju nyaris tidak akan kesampaian.

Di luar adanya hal tidak terduga, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi akan berada di bawah 6 persen. Padahal, agar Indonesia masuk dalam barisan negara maju, pertumbuhan yang harus dicapai berada di atas 7 persen.

Paling tidak angka di atas 7 persen tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin dalam gelaran Grab Business Forum 2023, Kamis (16/3/2023).

Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, hingga saat ini pertumbuhan tertinggi baru berada di posisi 5,31 persen. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diproyeksikan berada di kisaran 5,3 persen hingga 5,7 persen.

 

Makin Gurih Bisnis Paylater Kala Kredit Macet Mulai Terkendali

Di Indonesia, layanan Credit Scoring Indonesia disediakan oleh dua jenis entitas, yaitu Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) sebagai Biro Kredit Konvensional, dan penyedia Innovative Credit Scoring (ICS).Biro Kredit Konvensional menyediakan laporan dan credit scoring berdasarkan data kredit tradisional, seperti riwayat pembayaran pinjaman dan utang yang belum lunas.

Adapun,saat ini ada tiga LPIP yang berizin OJK, yaitu PT Kredit Biro Indonesia Jaya, PT PEFINDO Biro Kredit, dan PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan.

Adapun, jumlah pengguna fasilitas BNPL mencapai 33,55 juta hingga kuartal III/2022 dengan debitur mencapai hampir 13 juta, membentuk outstanding pembiayaan sebesar Rp15,63 triliun.

Dari nilai pembiayaan BNPL itu, terdapat 4,19 persen dalam bentuk pinjaman macet. Jumlah kredit bermasalah di BNPL memang turun dari sebelumnya yang sempat menyentuh 6,67 persen. Penurunan itu dipengaruhi oleh beberapa hal.

 

Ekspor Nonmigas Merosot Industri Padat Karya Digenjot

Kurang dari 2 pekan terakhir, pemerintah mengeluarkan dua kebijakan besar. Pertama, subsidi untuk motor listrik. Kedua, penyesuaian upah buruh untuk perusahaan berorientasi ekspor.

Program subsidi motor listrik ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan pada 6 Maret 2023 dan akan diterapkan mulai 20 Maret 2023.

Dikucurkan dengan besaran senilai Rp7 juta untuk 200.000 unit pada 2023, subsidi itu disebut-sebut merupakan cara pemerintah mendorong adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah disebut memerlukan anggaran mencapai Rp1,75 triliun, yang menurut Luhut, akan diberikan kepada produsen.

Dua hari setelah Luhut mengumumkan perihal subsidi motor listrik, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeluarkan Permenaker No. 5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Perusahaan Industri Padat Karya Berorientasi Ekspor.

 

Daya Tahan Kripto di Tengah Gejolak Silvergate & SVB

Kejatuhan Silicon Valley Bank (SVB) dan Silvergate menjadi salah satu soroton global karena dapat menimbulkan beberapa efek eksternal bagi sejumlah industri. Sentimen tersebut juga sempat mempengaruhi gerak aset kripto.

Meski begitu, gerak kripto yang volatile masih cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan moneter, sentiment makroekonomi, regulasi pemerintah, hingga agresivitas suku bunga yang ditetaplan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve.

Meskipun di tengah katalis negatif pasar karena kasus Silicon Valley Bank dan Silvergate, Bitcoin cs masih bisa pulih setelah The Fed menjamin keamanan dana pelanggan di bank SVB. Sebab, menurut Head of Public Policy Zipmex Indonesia Erdina Oudang dalam jangka pendek, sulit untuk memprediksi pergerakan kripto hanya dengan memperhitungan krisis SVB dan Silvergate.

“SVB merupakan bank regional, kasus ini sebenarnya sistemik krisis yang terjadi di bank, terlebih bukan langsung di kripto. Bank ini sebenarnya kecil,” jelas Erdina kepada Bisnis, Jumat (17/3/2023).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper