Bisnis.com, JAKARTA -- Saham bank syariah makin prospektif di tengah sederet upaya penguatan yang dilakukan pemerintah dan regulator. Mulai dari konsolidasi hingga penerbitan aturan soal peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang makin ditingkatkan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang dirilis OJK, disebutkan bahwa aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp868,99 triliun per Desember 2023.
Angka itu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total aset bank umum. Di mana, OJK mencatat bahwa total aset bank umum telah mencapai Rp11.765,84 triliun per Desember 2023. Dengan kata lain, pangsa perbankan syariah hanya sekitar 7,39% secara nasional.
Senior Investment Information Mirae Asset M. Nafan Aji Gusta menilai selain konsolidasi yang saat ini ramai diperbicangkan, penguatan DPS juga dirasa penting agar bisnis bank syariah Tanah Air dapat berjalan sesuai koridor
“Sehingga [aturan baru soal DPS] bisa memperkuat pengembangan bisnis perbankan sehingga penetrasi pasar hingga pembiayaan syariah makin meningkat,” ujarnya pada Bisnis, Kamis (21/3/2024)
Baca Juga
CEO Jooara Rencana Keuangan Gembong Suwito menilai dengan adanya sejumlah upaya penguatan, tentu dampaknya bakal signifikan bagi bank, di mana Good Corporate Governance (GCG) bakal diimplementasikan secara maksimal
“Pada akhirnya kualitas dan standarisasi bank syariah akan semakin baik ke depannya,” ujarnya pada Bisnis.
Gembong juga menyebut kunci pertumbuhan kinerja bank syariah yang mocer tentu seiring dengan model bisnis yang dijalankan.
Adapun, dirinya menargetkan dua bank syariah, seperti BRIS dan BTPS, lantaran kedua bank ini sudah memiliki basis nasabah dengan menargetkan BRIS dan BTPS di level Rp2.350 hingga Rp2.450 dan Rp1.400 hingga Rp1.500
Mengutip RTI Business, sejumlah bank syariah kompak mencatatkan penguatan saham pada perdagangan Kamis (21/3/2024)
Tercatat, harga saham BTPS menguat 4,17% ke level Rp1.375 pada sesi akhir perdagangan kemarin. Kemudian, BRIS juga menguat 0,38% ke level Rp2.670 dan harga saham Bank Panin Dubai Syariah, yakni PNBS menguat 2% ke level Rp51.
Sederet Upaya Penguatan Pemain Syariah
Berdasarkan catatan Bisnis, saat ini satu aksi konsolidasi yang sudah terbuka adalah merger BTN Syariah dengan Bank Muamalat.
Skema yang akan dijalankan dalam penggabungan adalah, BTN sebagai induk dari BTN Syariah akan terlebih dahulu mengakuisisi Bank Muamalat. Kemudian, BTN Syariah menjalankan pemisahan alias spin off menjadi BUS dan digabungkan dengan Bank Muamalat.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu juga sebelumnya mengatakan bahwa langkah akuisisi Bank Muamalat masih dalam proses due diligence.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
Tak hanya soal merger, mencuat juga bagaimana PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS) juga terus meningkatkan nilai tambah di industri perbankan syariah.
Saat ini, divestasi kepemilikan saham BSI memang akan dilakukan dua bank milik negara, yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).
Investor Relations Group Head BSI Rizky Budinanda mengatakan bahwa perseroan sepenuhnya akan mengikuti arahan sesuai dengan keputusan para pemegang saham.
Akan tetapi, dia menambahkan pihaknya juga sudah memberikan usulan kepada BNI, BRI, Mandiri hingga Kementerian terkait hal yang seharusnya dimiliki oleh BSI ke depannya untuk meningkatkan nilai aset atau unlock value dari BSI.
“Untuk divestasi ini [keputusan] pemegang saham asing atau lokal [yang masuk] masih on going discussion,” imbuhnya pada awak media beberapa waktu lalu.
Bahkan, Kementerian BUMN menargetkan divestasi saham BSI akan selesai sebelum pergantian presiden pada Oktober 2024.
Apabila melansir data RTI Business, komposisi pemegang saham BSI per 29 Februari 2024, terdiri atas Bank Mandiri yang menggenggam 51,47% saham, diikuti BNI sebesar 23,24%, dan BRI mencapai 15,38%. Sementara itu, kepemilikan publik atas saham BSI sebesar 9,87%.
Lahirnya Aturan Syariah Baru
Lebih lanjut, seiring dengan aksi korporasi yang dilakukan para pemain syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah menerbitkan aturan baru bagi industri perbankan syariah pada 16 Februari 2024. Dalam aturan ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan lebih ditingkatkan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan POJK Tata Kelola Syariah BUS dan UUS ini diterbitkan sebagai perwujudan pelaksanaan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah 2023-2027.
Tujuannya untuk mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.
