Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BUMN Taspen Pungut Iuran dari PNS Rp8 Triliun tapi Bayar Klaim Rp16 Triliun, Uang dari Mana?

BUMN asuransi yang mengurus pensiun pegawai negeri harus membayarkan klaim Rp16 triliun pada 2023, sedangkan iuran uang diperoleh hanya Rp8 triliun.
Petugas Taspen melayani salah satu penerima manfaat beberapa waktu lalu./Istimewa
Petugas Taspen melayani salah satu penerima manfaat beberapa waktu lalu./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Taspen (persero) mengungkap harus membayar klaim Rp15,93 triliun sepanjang 2023. Saat yang sama, iuran yang dikumpulkan dari pemotongan gaji PNS hingga pejabat negara seperti anggota DPR baru Rp8,41 triliun. 

Atas kondisi ini dari mana uang Taspen menutup pembayaran klaim setiap tahun? 

Plt Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto mengungkapkan kondisi beban yang dibayar hampir dua kali lipat dari bisnis yang dilakukan perusahaan. Untuk itu, kekurangannya ditutupi dari kemampuan manajemen mengelola investasi. 

"Pendapatan utama Taspen adalah iuran dan premi sebesar Rp8,41 triliun, sementara beban kita hampir dua kali lipat dari iuran dan premi," kata Rony di Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (24/6/2024). 

Dia mengungkapkan premi yang diterima sangat kecil dibandingkan beban klaim. "Nambalnya dari hasil investasi," katanya. 

Rony menyebutkan iuran dan premi berasal dari pekerja dan pemberi kerja. Untuk THT, iuran 3,25% sedangkan program pensiun 4,75% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga. Sementara program JKK dan JKM dibayarkan oleh pemerintah. 

Taspen sendiri tercatat memiliki aset kelolaan Rp148 triliun pada akhir 2023. Berbanding Rp142 triliun pada tahun sebelumnya. 

Pada tahun lalu, yield on investment (YOI) mencapai Rp8,49 triliun atau setara 7,21%. Keuntungan investasi ini membuat perusahaan membukukan laba Rp805 miliar pada tahun lalu. 

Keprihatinan DPR atas Dana Pensiun

Dalam kesempatan yang sama, Komisi VI DPR RI menyuarakan keprihatinannya mengenai kondisi dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menyoroti adanya permasalahan akut dalam pengelolaan dana pensiun BUMN. Situasi di PT Taspen, misalnya, sedang mengalami pergantian direksi. Ia berharap pergantian ini segera definitif dan mengatasi masalah yang ada, terutama dalam aspek investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Lebih lanjut, Aria mengungkapkan bahwa informasi yang diterima Komisi VI DPR RI menunjukkan bahwa skema pengelolaan dana pensiun di beberapa BUMN tidak relevan dan tidak transparan. Pengurus yang tidak kompeten turut memperparah situasi ini. 

Dia menjelaskan berdasakan catatan Kementerian BUMN yang disampaikan ke DPR, 22 dari 48 dana pensiun BUMN memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100%.

Total dana yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dana pensiun BUMN yang bermasalah ini mencapai sekitar Rp12-13 triliun. 

Dari audit terlihat banyak dana pensiun BUMN yang imbal hasil investasinya di bawah 6%, bahkan beberapa di bawah 4%, jauh di bawah tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN). Misalnya, dana pensiun Pelindo mencatat imbal hasil hanya 1,9%.

Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dari 7 dana pensiun BUMN seperti PTPN I, RNI, dan Kimia Farma telah diserahkan kepada Kementerian BUMN. Temuan audit menunjukkan adanya pola-pola investasi yang dipalsukan dan disembunyikan, seperti kasus di Antam, yang membuatnya sulit dipantau baik oleh internal maupun eksternal.

"Terlihat pola-pola seperti [kasus] PT Antam dengan investasi yang dipalsukan dan disembunyikan sehingga sulit terpantau baik internal maupun eksternal," katanya.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper