Bisnis.com, JAKARTA – PT Taspen meminta bantuan kepada Komisi VI DPR RI untuk mendorong pemerintah membayarkan utang unfunded past service liability atau UPSL sebesar Rp25,9 triliun.
UPSL adalah kewajiban pembayaran manfaat pensiun yang belum terpenuhi oleh pemerintah kepada peserta program pensiun, terutama terkait dengan perubahan formula manfaat atau kebijakan sebelumnya. Istilah ini mengacu pada utang masa lalu yang belum didanai dalam program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (THT PNS).
Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto menjabarkan pada periode 2022 pemerintah seharusnya menambah pembayaran manfaat pensiun dalam skema PSL sebesar Rp22,2 triliun. Tagihan ini timbul akibat perubahan metode aktuaria perhitungan THT sesuai regulasi.
"Lalu di 2023 timbul lagi pendapatan PSL karena peruahan bunga aktuaria dari 9,5% ke 7,5% sehingga timbul piutang PSL sebesar Rp3,7 triiun. Kalau ditotal jadi sekitar Rp25,9 triliun. Itu yang nanti kita harap mendapat dukungan dari Bapak Ibu anggota DPR Komisi VI," kata Rony dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Taspen juga meminta dukungan DPR agar pemerintah membantu Taspen menurunkan rasio klaim THT yang saat ini sudah tembus 100%. Rony menjabarkan, rasio klaim THT pada 2024 melesat di level 256%. Dalam 3 tahun terakhir, rasio THT konsisten di atas 100%. Masing-masing pada 2022 dan 2023 rasio klaim THT sebesar 252% dan 261%,
"Jadi kalau misalnya kita perumpakan, dari setiap 1.000 perak masuk kita harus bayar klaim sebesar 2.560. Jadi agak tidak sehat, makannya nanti kita minta dukungan dari Bapak Ibu Komisi VI untuk paling tidak ada perbaikan di program THT, supaya rasio klaim bisa turun dan kualitas aset portofolio THT bisa diperbaiki," ujarnya.
Rony mengatakan hasil investasi menjadi faktor krusial dalam ketahanan dana kelolaan program THT. Pada 2024, aset dana kelolaan THT tercatat sebesar Rp149,55 triliun, naik tipis dibanding aset pada 2023 sebesar Rp148,06 triliun. Dalam periode ini, dana kelolaan untuk program THT paling besar ditampatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan porsi sebesar 48,56%.
Bila mengacu tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR), dalam rentang 2022 sampai 2024 CAGR aset THT hanya tumbuh 2,53%. Kondisinya berbeda dengan CAGR aset akumulasi iuran pensiun (AIP) tumbuh sebesar 10,41%. Pada posisi 2024, aset AIP tercatat sebesar Rp250,68 triliun.
"Kenapa aset THT lebih lambat dibanding AIP, ini berhubungan erat dengan rasio klaim THT," tegasnya.
Rony menegaskan, tahun ini Taspen akan fokus pada dua program kerja krusial tersebut. Pertama, Taspen akan fokus mengejar pembayaran PSL sebesar Rp25,9 triliun. Kedua, memperbaiki rasio klaim THT. Bila dua hal ini bisa dirampungkan tahun ini, Rony yakin fundamental keuangan perusahaan akan semakin solid.
"Bila dua itu bisa perbaiki, pembayaran PSL sebesar Rp25,9 triliun dan penyehatan program THT, maka Insyallah ke depan Taspen akan lebih sehat dan lebih prima dalam melalukan pelayanan kepada peserta," pungkasnya.
