Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah petinggi lembaga dan perusahaan milik negara memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai simpanan nasabah di bank-bank BUMN usai peluncuran Danantara pada Senin (24/2/2025).
Pasalnya, terdapat keresahan terkait transparansi pengelolaan dan isu ajakan penarikan dana simpanan dari bank pelat merah yang dikelola oleh Danantara.
Tiga bank BUMN masuk ke dalam tujuh perusahaan pelat merah pertama yang kini resmi dikelola Danantara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Chief Operating Officer (COO) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Dony Oskaria memastikan pengawasan terhadap lembaga pengelola investasi baru itu bakal berlapis.
"Tadi kan sudah dapat penjelasan dari Danantara seperti apa. Pengawasan berlapis dan bukan uang masyarakat dipakai buat modal Danantara. Ini harus diluruskan," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Pria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney itu mengatakan, kondisi bank-bank pelat merah Indonesia bagus dan menjadi yang terbaik di Asean.
Senada dengan Dony, Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa publik tak seharusnya mempertanyakan transparansi Danantara, khususnya setelah Presiden Prabowo membuka kemungkinan lembaga itu bisa diaudit oleh siapa saja.
"Dan targetnya [Danantara] adalah membuat efisien dari sebelumnya. Itu yang sebelumnya orang enggak tahu mungkin, tapi audit itu membantah keraguan banyak orang," ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa transparansi di bank-bank BUMN akan tetap didorong meski sudah berada di bawah Danantara. Dia menyebut masyarakat tidak perlu khawatir sehingga menarik dana simpanan mereka di BMRI, BBRI maupun BBNI.
"Kenapa? Pertama, aman. Kedua, dijamin saya, LPS. Saya cukup kaya [aman] menjamin dana mereka jadi enggak perlu narik dana dari bank gitu. Jadi, biasa aja business as usual, karena ini akan dikelola profesional dan transparan dari pidato tadi ya. Sebelumnya kan simpang siur," ujarnya.
Penjelasan Dirut BNI
Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar juga turut menanggapi isu yang beredar terkait penarikan uang besar-besaran imbas peluncuran BPI Danantara. Dia menegaskan bahwa tudingan Danantara untuk memakai dana pihak ketiga (DPK) tidaklah benar dan merupakan salah tafsir.
Royke menjelaskan dana yang digunakan oleh Danantara bukan berasal dari DPK atau uang simpanan masyarakat, melainkan berasal dari dividen yang diperoleh dari badan usaha yang dikelola oleh Danantara.
"Itu kan bohong, interpretasi yang salah. DPK-nya kan enggak dipakai, yang dipakai dividen. Jadi, salah interpretasi orang-orang berpikir 'wah duitnya mau dipakai', enggak ada," tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).
Lebih lanjut, Royke menegaskan bahwa Danantara bertujuan untuk mengelola BUMN dengan lebih baik dan meningkatkan pendapatan dividen, yang kemudian akan digunakan untuk investasi. "Justru Danantara itu mengelola BUMN supaya bagus, dividennya naik, itu duitnya yang dipakai," jelasnya.
Royke juga menanggapi pertanyaan terkait potensi penarikan uang besar-besaran di BNI. Dia memastikan tidak ada penarikan yang mencurigakan dan BNI tetap memantau kondisi perbankan dengan baik. "BNI enggak ada, enggak ada. Itu hanya orang rumor saja bikin. Menurut saya sih enggak," ujarnya.
Sebelumnya, terkait dengan transaransi Danantara, Presiden Prabowo menyebut bahwa lembaga pengelola investasi dengan aset kelolaan sekitar US$900 miliar itu bisa diaudit oleh siapa saja.
"Danantara Indonesia, untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia," ujar Prabowo dalam sambutannya.
Adapun dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) versi draf paripurna tanggal 4 Februari 2025, memberi mandat BPK untuk memeriksa Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara.
.jpeg?w=348&h=261)
