Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPEI) mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp233 miliar per akhir 2024, setelah pada akhir 2023 mencatatkan rugi setelah pajak sebesar -Rp18,11 triliun.
Selain itu, non-performing loan (NPL) gross dalam periode tersebut juga berhasil ditekan dari 43,5% menjadi 29,1%. Secara angka, pembiayaan bermasalah LPEI pada 2024 membaik jadi Rp26 triliun usai angkanya menyentuh Rp44,1 triliun per akhir 2023.
Harris Turino, Anggota Komisi XI DPR mempertanyakan bagaimana LPEI dalam satu tahun bisa memperbaiki kinerja keuangannya.
"Portofolio pembiayaan badbank [kredit bermasalah] Rp44,1 triliun di 2023 jadi Rp26 triliun di 2024. Saya tanya, perbaikan sebesar ini itu aksi korporasi apa yang dilakukan? Menyita aset? Pembiayaan cicilan? Restrukturisasi atau langkah strategis apa? Rp26 triliun ini masih angka yang besar kalau dibanding pendapatan LPEI," kata Harris dalam RDP Komisi XI DPR RI, Kamis (27/2/2025).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mempertanyakan bagaimana LPEI berhasil membalikkan kerugian cukup besar di 2023 menjadi keuntungan pada 2024.
"Kalau dicermati dari laporan keuangan ini disebabkan penurunan pembentukan CKPN, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai aset dari -Rp16,9 triliun jadi -Rp278 miliar. Tapi kalau dicermati pendapatan LPEI sendiri juga turun, penurunannya besar, 17,1%, yaitu dari Rp1,2 triliun jadi hanya Rp980 miliar. Ini aneh Pak. Pendapatannya turun tapi kok profitnya meningkat sedemikian drastis," tandasnya.
Baca Juga
Yang lebih menarik lagi, sambung Harris, pembiayaan LPEI turun dari Rp73,8 triliun per 2023 menjadi Rp56,2 triliun pada 2024. "Yang jadi menarik adalah, bukankah pendapatan bunga baru dinikmati nanti, bukan di 2024. Kok angkanya bisa membaik seperti ini," sambungnya.
Tak luput dari sorotan Harris, NPL net LPEI per 2024 berada di level 4,5% yang menurutnya masih lebih tinggi dibanding NPL bank. Untuk itu dia meminta LPEI menaruh perhatian lebih pada kualitas kredit LPEI tersebut.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari fraksi Partai Nasdem Thoriq Majiddanor menyoroti kualitas tata kelola governance LPEI yang saat ini sedang tersangkut kasus hukum. Tak ayal, meskipun LPEI sukses menurunkan NPL namun tetap harus menjadi perhatian bersama.
"Meski NPL membaik masih ada kekhawatiran. Dalam beberapa tahun terakhir sejak 2019 LPEI banyak sekali ada dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ekspor pada empat perusahaan," kata Jiddan.
Empat perusahaan tersebut adalah berinisial RII yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,8 triliun, SMS yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp216 miliar, SPV yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp144 miliar dan PRS yang diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp305 miliar.
"Ini yang diduga menerima pembiayaan yang diduga menyebabkan total kerugian negara sekitar Rp2,5 triliun. Penyimpangan ini melibatkan analisis kredit yang tidak tepat dan kurangnya pengawasan penggunaan dana debitur dan kelemahan tata kelola good governance," tegasnya.
Menanggapi komentar legislator tersebut, Yon Arsal, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI membeberkan bahwa memang di satu sisi pendapatan LPEI menurun, namun perusahaan negara di bawah naungan Kementerian Keuangan ini berhasil melakukan perampingan belanja dan efisiensi yang signifikan. Hal itu menjadi salah satu alasan LPEI bisa membalik rugi jadi laba.
"Kedua, biaya cadangan tadi memang sangat besar sekali. Dari segi cadangan ini strategi kami adalah dari segi collection utang makanya kami pisah pengelolaannya tadinya ditangani LPEI sendiri, sejak beberapa waktu kemarin ditangani unit khusus SPV di bawah LPEI yang khusus menangani kredit bermasalah," ujar Yon.
Pada kinerja pembiayaan LPEI 2024 sebesar Rp56,2 triliun, masih menyisakan kredit bermasalah sebesar Rp26 triliun. Sisanya, sebesar Rp30,2 triliun termasuk kredit lancar. Komposisi itu berbalik membaik dibanding pembiayaan 2023 sebesar Rp73,8 triliun yang didominasi kredit bermasalah sebesar Rp44,1 triliun.
Yon menjelaskan saat ini pengelolaan portofolio macet ini ditangani khusus sendiri oleh unit di bawah LPEI. "Dan Alhamdulillah tahun lalu kinerjanya cukup baik bisa kita recovery Rp3 triliun," tandasnya.
