Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan telah memberikan pengarahan kepada bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himbara untuk mendukung industri tekstil.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI yang diselenggarakan pada Selasa (8/4/2025), khususnya dalam menanggapi masukan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).
Presiden menyampaikan bahwa benar-benar menyadari pentingnya industri padat karya, termasuk industri tekstil. Oleh karena itu, pemerintah bertekad mendukung industri tekstil dari sisi kebijakan.
"Kemarin kami rapat, panggil Dirut Himbara, Gubernur BI hadir, Menko Perekonomian juga hadir. Kita beri pengarahan kepada Himbara bahwa industri padat karya, sepert tekstil harus didukung," ujarnya.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa pasar domestik Indonesia sangat besar. Terdapat sejumlah peluang yang bisa menyerap produk tekstil maupun alas kaki. Misalnya, kata Prabowo, di Indonesia terdapat sekitar 44 juta anak sekolah.
Dengan perkiraan masing-masing siswa membutuhkan sepatu olahraga, sepatu pramuka, dan sepatu sekolah, serta seragam sekolah, maka hal ini bisa menjadi potensi besar untuk menyerap produk tekstil dan alas kaki.
Baca Juga
"Jangan khawatir, kita sadar pentingnya industri padat karya. Kita punya kekuatan dan pasar domestik besar, tinggal manajemen dari kami," ujar Prabowo.
Adapun, dalam acara tersebut, Ketua Umum API Jemmy Kartiwa menyampaikan beberapa poin krusial mengenai kondisi terkini industri tekstil dan produk tekstil dan usulan langkah strategis. Jemmy menegaskan bahwa rentannya kondisi industri TPT saat ini bukan karena kondisi permesinan yang tua.
Menurut Jemmy, stigma terkait permesinan TPT yang tua tidak benar. Sebab, faktanya masih banyak pabrik di Indoneia yang melakukan ekspansi mesin dan terbukti dari kinerja ekspor TPT Indonesia yang meningkat ke AS.
"Kebijakan tarif yang diberlakukan AS telah memberikan dampak yang nyata terhadap industri TPT Indonesia, hanya dalam 2 hari setelah pengumuman tarif resiprokal tarif anggota kami menerima email dan surat dari brand yang meminta hold produksi dan pengiriman dan adanya permintaan diskon 15%," tuturnya.
Lebih lanjut, Jemmy menegaskan bahwa pelaku usaha harus bersiap untuk menghadapi demand shock dari para buyer asal Amerika yang diperkirakan akan turun tajam hingga 30%.
"Dampak dari oversupply produksi dan likuidasi barang-barang yang dibatalkan perlu segera dimitigasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar kepada industri," jelasnya.
Di samping itu, terdapat urgensi pengamanan pasar domestik dari potensi barang dumping dari negara lain yang terdampak tarif AS. Jemmy meminta pentingnya untuk memperbaiki regulasi yang masih memiliki celah.
Dalam hal ini, langkah-langkah penting yang perlu diambil yaitu pengembalian aturan label bahasa Indonesia dan SNI wajib ke border. Kebijakan tersebut sempat diberlaukan pada 2014 lalu yang akan mencegah produk impor ilegal masuk.
"Kami memohon dukungan Presiden untuk revisi PP Percepatan tentang tindakan pengamanan antidumping dan pengamanan perdagangan dalam negeri yang sedang dibahas di lintas kementerian/lembaga," jelasnya.
