Bisnis.com, JAKARTA – Perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) disebut pasti akan menjadi beban yang harus ditangung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung menjelaskan dalam penetapan premi asuransi MBG ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai penuh oleh pemerintah atau dapat ditanggung pihak supplier MBG.
"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).
Meski begitu, Kapler mendukung wacana perlunya asuransi untuk program prioritas Prabowo-Gibran tersebut. Alasannya, karena memang exposure risk atas program ini termasuk rentan dengan risiko, khususnya risiko keracunan atau poisoning yang mengakibatkan korban bagi balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui yang menjadi sasaran utama program MBG.
"Program asuransi ini tentu tidak hanya melindungi masyarakat penerima MBG konsumen tetapi juga melindungi produsen/supplier MBG," jelasnya.
Kapler menjelaskan bahwa besaran premi nanti akan tergantung pada berapa jumlah uang pertanggungan atau tanggung jawab hukum produsen/supplier yang ditetapkan. Sehingga semakin tinggi uang pertanggungannya, maka premi juga semakin besar. Untuk itu menurutnya perlu ada kajian berapa besaran ganti rugi yang diharapkan untuk asuransi MBG ini.
Baca Juga
Meski asuransi MBG dapat membebani APBN, program tersebut akan mendukung industri asuransi di Indonesia dengan potensi pendapatan premi yang didapatkan.
Kapler menjelaskan bahwa potensi pendapatan premi memang tidak secara langsung berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk program MBG ini. Tetapi, potensi tersebut akan tergantung dari jumlah masyarakat penerima MBG dan berapa jumlah uang pertanggungan per orang.
"Memang semakin tinggi jumlah anggaran pemerintah untuk MBG, itu artinya semakin banyak peserta penerima MBG," jelasnya.
Tahun ini pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program MBG menjadi sebesar Rp171 triliun dengan target sasaran kepada 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi dipatok 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi secara total sebesar Rp1,658 triliun.
"Sekali lagi ini hanya asumsi rate sebesar 0,2%, karena besaran premi itu tergantung banyak hal baik teknis maupun administratif. Jadi nantinya kalau program asuransi ini jadi, rate preminya bisa saja lebih kecil atau juga lebih tinggi," pungkasnya.
_(1).jpg?w=300&h=221)
