Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BBM BERSUBSIDI: Pembatasan Akan Timbulkan Masalah Baru

BISNIS.COM, JAKARTA – Kalangan pengusaha menilai rencana pemerintah yang mengerucut pada pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi golongan mampu akan menimbulkan banyak permasalahan baru.Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi

BISNIS.COM, JAKARTA – Kalangan pengusaha menilai rencana pemerintah yang mengerucut pada pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi golongan mampu akan menimbulkan banyak permasalahan baru.

Franky Sibarani, Wakil Sekretaris Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menuturkan pilihan pembatasan BBM bersubsidi justru akan membuka peluang terjadinya penyelewengan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Nanti pada implementasinya yang akan bermasalah, terutama pengawasannya,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/4/2013).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan pemerintah segera mematangkan pembahasan tentang implementasi dan sosialisasi kebijakan pengendalian subsidi BBM.

Dia mengungkapkan pembahasan mulai mengerucut pada opsi pengendalian, yakni masyarakat kaya dan mampu tidak berhak diberikan subsidi, sementara kelompok yang tidak mampu masih diberikan subsidi.

“Kalaupun masih ada subsidi, jumlah yang diberikan kepada golongan kaya dan mampu tersebut tergolong rendah,” katanya.

Franky menuturkan penaikan harga BBM bersubsidi merupakan pilihan yang sulit bagi pemerintah karena harus menghadapi berbagai dampak terhadap perekonomian nasional seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok dan inflasi.

Namun, kalangan pengusaha menilai pilihan tersebut merupakan yang terbaik mengingat kondisi fiskal negara saat ini terbebani oleh subsidi energi, sementara di lapangan banyak terjadi penyelewengan BBM bersubsidi.

“Sekarang ini, lebih baik naikkan saja secara menyeluruh karena di berbagai daerah harga BBM bersubsidi sudah di atas harga normal,” ujar Franky.

Selain harga jual yang lebih mahal, lanjutnya, banyak petani dan nelayan semakin merasa kesulitan karena jatah BBM bersubsidi dibatasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga mengganggu produktivitas mereka.

Dia mengungkapkan permasalahan BBM bersubsidi ini tidak hanya mengenai harga, tetapi juga terbatasnya pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, terutama di daerah kecil di luar Pulau Jawa.

“Dinaikkan saja menjadi Rp6.000. Namun, yang terpenting adalah pasokannya merata dan lancar,” paparnya.

Menurut Plt Kepala BKF Bambang P. S. Brodjonegoro, apabila harga BBM bersubsidi dinaikkan Rp1.500 per liter pada Mei 2013, maka penghematan yang diperoleh mencapai Rp35 triliun - Rp40 triliun.

Franky menambahkan dampak dari penaikan harga BBM bersubsidi akan dapat diminimalisir apabila pemerintah kembali memberikan bantuan langsung dan tunai (BLT) bagi masyarakat tidak mampu.

Dengan pencabutan subsidi BBM, lanjutnya, maka kondisi fiskal negara akan lebih sehat dan dapat diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat menggenjot roda perekonomian nasional.

Selain pembatasan, pemerintah mengkaji opsi menaikkan harga BBM subsidi dan menghadirkan BBM jenis baru dengan oktan 90. Adapun, penaikan harga BBM subsidi merupakan pilihan terakhir yang akan diambil pemerintah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Maftuh Ihsan
Editor : Fajar Sidik
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper