Bisnis.com, JAKARTA—Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mengawal sektor-sektor perbankan non produktif yang memiliki kandungan impor tinggi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menjelaskan kebijakan loan to value (LTV) ke depannya akan mengatur kegiatan ekonomi Indonesia, agar lebih dominan pada sektor produktif.
“Saat ini BI sedang memantau dengan cermat, dampak dari pelemahan kurs terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya impor tidak produktif,” jelasnya, Senin (26/8).
Dia mengharapkan kebijakan LTV sedikitnya dapat menekan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak impor. Lanjutnya, LTV ini secara tidak langsung diberlakukan pada perbankan yang ekspansi cukup luas.
Pada Juni 2012, BI telah memberlakukan LTV untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) , sedangkan untuk LTV kredit perumahan rakyat (KPR) akan diberlakukan per 1 September 2013.
Terkait LTV KPR, BI mengemukakan rencana aturan KPR kedua maksimal 60% dan LTV KPR ketiga maksimal 50%.
Ruang lingkup KPR yang dimakud meliputi kredit konsumsi kepemilikan rumah tinggal, termasuk rumah susun atau apartemen namun tidak termasuk rumah kantor dan rumah toko, dengan tipe bangunan lebih dari 70 meter persegi.
Halim menjelaskan bahwa BI sedang melakukan pemantauan penurunan impor terhadap pengaruh kebijakan LTV, kenaikan suku bunga dalam segmen-segmen tertentu dan juga terhadap dampak pelemahan kurs. “Diharapkan impor ini dapat menurun,” ucapnya.
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), jumlah kredit transportasi, pergudangan dan komunikasi yang disalurkan oleh bank umum per Juni 2013 sebanyak Rp1,81 triliun, menurun dari posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp2,06 triliun.
