Bisnis.com, JAKARTA - Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ) menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang direncanakan akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014 belum siap sepenuhnya.
Abdurrahman Irsyadi, Ketua Umum SPJ, mengatakan ketidaksiapan itu terlihat dari masih banyaknya peserta program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang menanyakan status kepesertaan.
Program JPK akan dialihkan dari pengelola sekarang yakni PT Jamsostek kepada BPJS Kesehatan. “Ada kekhawatiran mereka terhadap kualitas pelayanan yang selama ini didapat oleh peserta,” katanya dalam keterangan tertulis yang dikirim pihak Jamsostek kepada Bisnis, Minggu (22/12/2013).
Peralihan program tersebut merupakan amanah dari UU No. 24/2011 tentang BPJS. Abdurrahman menilai suatu keharusan bagi BPJS Kesehatan untuk memegang amanah tersebut dengan tidak mengurangi manfaat tambahan dan pelayanan. “Termasuk rawat inap,” katanya.
Sampai akhir bulan ini diperkirakan sekitar 3 juta tenaga kerja peserta JPK Jamsostek akan dilimpahkan ke BPJS Kesehatan. Lembaga hasil transformasi PT Askes itu dinilai harus berhati-hati terhadap proses peralihan tersebut.
“Pengelolaan dan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan peserta tentu akan menjadi boomerang dan ketidakpercayaan bagi BPJS Kesehatan,” katanya.
