Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank akan menerbitkan surat utang senilai total Rp10,78 triliun pada bulan ini untuk peyaluran kredit ekspor.
Direktur Pelaksana III Indonesia Eximbank Basuki Setyadjid mengatakan opsi pendanaan yang akan diambil oleh Eximbank melalui penerbitan emisi obligasi dan kredit sindikasi perbankan asing.
Untuk kredit sindikasi perbankan asing, LPEI memperoleh dana pinjaman senilai US$500 juta hingga US$600 juta atau senilai Rp6,78 triliun. Kredit sindikasi tersebut akan dikucurkan pada akhir April 2014.
"Sindikasi valuta asing berbentuk dolar Amerika Serikat sebesar US$500 juta hingga US$600 juta," ungkapnya, Jumat (4/4/2014).
Perbankan asing yang akan memberikan kredit sindikiasi berasal dari Singapura, Jepang, Taiwan, Jerman dan Australia. Perbankan dari Jerman yakni Commerce Bank Germany, sedangkan dari Australia yakni ANZ Bank.
Kredit sindikasi itu akan digunakan sepenuhnya untuk pembiayaan ekspor nasabah-nasabah Eximbank. Pinjaman valas itu merupakan bagian dari rencana lembaga BUMN itu selama 3 tahun dengan total US$1.800 juta atau Rp20 triliun.
Pada bulan ini, Eximbank juga akan menerbitkan emisi obligasi berkelanjutan atau penerbitan umum berkelanjutan (PUB) II senilai Rp4 triliun sebagai bagian dari emisi obligasi yang direncanakan akan diterbitkan selama 3 tahun hingga 2016 senilai total Rp24 triliun.
Setiap tahun, perseroan akan menerbitkan emisi obligasi sebesar Rp8 triliun dengan masing-masing setiap semester Rp4 triliun. Semester I/2014, Eximbank menerbitkan emisi obligasi berdenominasi rupiah.
"Sudah perjanjian kedua dengan para penjamin emisi, mudah-mudahan memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan," tuturnya.
Manajemen telah menunjuk lembaga penjamin emisi a.l Standard Chartered Securities, Indopremier Securities, HSBC Securities dan CIMB Niaga Securities. Sedangkan wali amanat yang ditunjuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Setelah menerbitkan obligasi korporasi, perseroan juga akan menerbitkan obligasi ritel dengan nilai maksimum Rp1 triliun. Penerbitan obligasi ritel ini dilakukan untuk menyerap dana masyarakat lantaran LPEI ini tidak diperbolehkan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui produk deposito dan simpanan.
