Bisnis.com, SURABAYA -- Menyusul rencana tol laut yang akan dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah siap melebur 4 badan usaha milik negara (BUMN) pelabuhan dan membentuk induk perusahaan Pelabuhan Indonesia.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pemerintah menargetkan akan melebur PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) dan BUMN terkait pada 2015 mendatang.
"Kalau memang tol laut itu harus terjadi, maka Pelabuhan Indonesia harus jadi holding," ungkapnya di Surabaya, Kamis (2/10/2014).
Tercatat, total aset BUMN logistik dan perdagangan pada 2012 mencapai Rp33,12 triliun.
Sedangkan pada prognosa pada 2013 mencapai Rp35,80 triliun dan rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) pada tahun ini mencapai Rp37,62 triliun.
Sementara itu, total ekuitas BUMN logistik dan perdagangan pada 2012 mencapai Rp5,32 triliun.
Sedangkan prognosa pada 2013 mencapai Rp8,13 triliun dan RKAP pada tahun ini mencapai Rp3,32 triliun.
Penjualan BUMN logistik dan perdagangan tercatat pada 2012 mencapai Rp34,92 triliun.
Sedangkan pada prognosa pada 2013 mencapai Rp44,07 triliun dan RKAP pada tahun ini mencapai Rp44,24 triliun.
Adapun laba bersih BUMN logistik dan perdagangan tercatat pada 2012 mencapai Rp310 miliar.
Sedangkan prognosa pada 2013 mencapai Rp990 miliar dan RKAP pada tahun ini mencapai Rp770 miliar.
Dahlan Iskan menambahkan, selain Pelindo, pemerintah juga merancang untuk menggabungkan perusahaan galangan kapal yakni PT PAL (Persero), PT Dok, dan Perkapalan (Persero), ke dalam holding BUMN pelabuhan tersebut.
Kendati DPR melarang pemerintah untuk melebur BUMN menjadi holding, Dahlan tetap kukuh. Dia optimistis dengan legislator yang baru dapat dinegosiasi untuk meloloskan rencana holding tersebut.
"Karena tujuannya untuk maju. Kita diskusikan yang tidak emosional, yang rasional, karena untuk kebaikan perusahaan apa yang akan ditempuh kan enggak boleh emosional," paparnya.
Hingga saat ini, pemerintah telah membentuk 5 holding BUMN. Di antaranya PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), holding BUMN reasuransi, holding BUMN perkebunan dan kehutanan.
Pembentukan holding BUMN perkebunan dan kehutanan merupakan bagian dari program perampingan jumlah BUMN atau right sizing yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan perusahaan di masing-masing sektor milik pemerintah berskala besar.
Pemerintah menargetkan akan membuat sekitar 14-16 holding perusahaan BUMN dan akan menciutkan jumlah BUMN dari yang ada saat ini sebanyak 138 perusahaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
