Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah akan mengurangi rasio setoran dividen perusahaan pelat merah khususnya bagi perbankan dan perusahaan konstruksi agar kinerja ekspansi kian moncer.
Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Imam Apriyanto Putro mengatakan pemerintah tengah melakukan kajian menyeluruh untuk mengurangi rasio pembayaran dividen dari kedua sektor tersebut.
"Sedang di-reviewuntuk BUMN perbankan dan infrastruktur dan mungkin sektor yang lain," ungkapnya kepadaBisnis, Minggu (7/12/2014).
Menurutnya, dalam penelaahan yang dilakukan Kementerian BUMN, pemerintah berencana untuk mengurangi rasio setoran dividen. Namun, tidak menutup kemungkinan bila nantinya setoran dividen dari sejumah BUMN tersebut juga bakal dihapuskan.
Rencana pengurangan dan penghapusan itu, sambungnya, akan dilakukan untuk sementarawaktuhingga kinerja BUMN-BUMN tersebut semakin kuat. Pemerintah akan kembali menarik dividen karena kebijakan pengurangan dan penghapusan tidak akan permanen.
Secara keseluruhan, tahun ini setoran dividen BUMN dipastikan tekor Rp3,8 triliun menjadi Rp36,2 triliun dari total target sebesar Rp40 triliun. Pada tahun anggaran 2013, setoran dividen tercatat mencapai Rp34,02 triliun dari total target Rp36,46 triliun.
Target setoran dividen tahun ini sebesar Rp40 triliun, diperkirakan akan disumbang dari bank-bank BUMN sebesar Rp10,3 triliun. Sisanya, sebesar Rp29,7 triliun diperoleh dari BUMN non perbankan.
Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Gatot M. Suwondomenilai pengurangan bahkan penghapusan setoran dividen dari BUMN perbankan baik bagi permodalan bank pelat merah.
"Berarti dengan berkurangnya dividen BUMN harus lebih aktif melakukan pengembangan usaha," katanya secara terpisah.
Perbankan BUMN, sambungnya, dapat menggenjot pengembangan usaha terutama untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri. Hal itu dipastikan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sejak beberapa tahun terakhir, Gatot yang juga Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) menilai, rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) yang paling ideal bagi bank-bank BUMN mencapai 20%-25% dari perolehan laba bersih.
Rasio tersebut dinilai lebih ideal karena perbankan BUMN masih memerlukan pemupukan modal dari laba ditahan bagi perkembangan bisnis bank.
Terpisah, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Budi Gunadi Sadikin mengatakan permodalan yang kuat dibutuhkan bank BUMN untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) mendatang.
Untuk memeroleh permodalan yang besar, bank pelat merah memiliki tiga opsi,a.l. laba ditahan atau pengurangan dividen,right issue, dan konsolidasi.
Dibanding bank-bank di kawasan, katanya, modal bank BUMN terbilang sangat kecil. Penambahan modal melaluiright issuebagi bank BUMN sangat terbatas karena kepemilikan saham pemerintah rata-rata sudah mencapai 60%.
Cara lain yang bisa dilakukan yakni melalui laba bersih setelah pajak. Bank Mandiri membagikan dividen sebesar 30% dari laba bersih tahun buku 2013, dan sisanya sebesar 70% dialokasikan untuk laba ditahan.
Akan tetapi, pemerintah dan DPR dalam APBN 2015 menaikkan target dividen BUMN termasuk bank-bank pelat merah. Rasio dividen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. naik dari 27,5% menjadi 30%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. naik dari 25% menjadi 30%, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. naik dari 20% menjadi 30%.
"Itu ada kontradiksi, di satu sisi kita ingin menghadapi MEA, tetapi dividen dinaikkan. Kita mesti memilih. Kalau cara itu sudah tidak mungkin atau tidak cukup, iya arah ke konsolidasi ya harus dilakukan," jelasnya.
Bank-bank BUMN tercatat memberikan kontribusi Rp12,72 triliun terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui pembayaran dividen dari perolehan laba tahun buku 2012. Jumlah tersebut melonjak 65,86% dari tahun sebelumnya Rp6,84 triliun.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengatakan pemerintah berencana untuk memangkas target setoran dividen BUMN dari sebelumnya Rp43,73 triliun. Target tersebut telah disepakati antara pemerintah dan DPR periode sebelumnya dalam RAPBN 2015.
Keinginan pemangkasan target setoran dividen itu masih dalam tahap finalisasi bersama kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Bapenas.
"Mengingat ada program-program BUMN untuk mendorong pembangunan infrastruktur, beberapa BUMN itu membutuhkan modal yang lebih besar," ungkapnya baru-baru ini.
Kementerian BUMN siap memangkas penerimaan negara dari dividen BUMN sektor konstruksi untuk mendorong berkembangnya proyek infrastruktur tahun depan. Pemerintah bakal menghapus setoran dividen BUMN khususnya bagi kontraktor yang menggarap pembangunan jalan tol.
Sekretaris Perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Antonius Y. Nugroho menyambut positif rencana pemerintah untuk mengurangi bahkan menghapuskan setoran dividen bagi BUMN konstruksi.
Dia menilai, tidak dibagikannya dividen akan membuat laba ditahan semakin besar dan tidak dibagikan kepada pemegang saham terutama pemerintah.
"Dana tersebut dapat digunakan sebagai penambahanworking capitaluntuk meningkatkan kinerja korporasi," paparnya.
Tahun lalu, emiten berkode saham WSKT itu membagikan dividen Rp110,417 miliar. Dividen tersebut merupakan 30% dari total perolehan laba bersih WSKT tahun lalu.
Dari empat BUMN konstruksi, yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk., pemerintah meraup dividen rata-rata sekitar Rp600 miliar.
