Bisnis.com, DENPASAR—Rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Pembangunan Daerah Bali memutuskan tetap mempertahankan komisaris lama perusahaan, karena dinilai berhasil membantu direksi meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.
Keempat komisaris yang dipertahankan adalah, Komisaris Utama I Ketut Nurcahya (komisaris utama), I Gde Sudibia, Wisnu Bawa Temaja, dan I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa.
Anak Agung Gde Agung, selaku perwakilan pemegang saham Pemkab Badung menjelaskan penetapan komisaris itu akan segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Bali.
Dia menekankan tugas komisaris ke depan akan lebih berat salah satunya meningkatkan kinerja bank milik pemerintah daerah ini.
“GCG [good corporate government] BPD Bali sudah masuk kategori 2 dengan Bank DKI, kalau bisa ke depan harus naik menjadi kategori 1,” jelas Bupati Badung ini usai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Kantor Gubernur Bali, Rabu (28/1/2015).
Nurcahnya mengakui tugas komisaris BPD Bali pada tahun ini akan lebih berat dibandingkan dengan tahun lalu, karena direksi bank daerah ini dihadapkan pada ketatnya likuditas pasar. Selain itu, tantangan berat lainnya adalah himbauan dari regulator agar BPD terus mengurangi persentase deviden yang dibagikan.
“Tentu tantangan yang harus kami hadapi akan berat, selain masalah likuiditas juga upaya menambah permodalan. Syukurnya beberapa daerah sudah menunjukkan komitmen,” tuturnya.
Sebagai gambaran, pemegang saham BPD Bali adalah Pemprov 35,92%, Badung 43,35%, Denpasar 7,23%, Karangasem 2,93%, Buleleng 2,44%, Tabanan 2,23%, Klungkung 1,94%, Gianyar 1,7%, Jembrana 1,48%, dan Bangli 0,78%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
