Bisnis.com, MANADO - Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara berupaya mendorong partisipasi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan transaksi nontunai.
Deputi Kantor BI Perwakilan Sulut Dudung Setyadi mengatakan peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pengalihan kebiasaan bertransaksi secara tunai menjadi nontunai, terutama untuk transaksi dalam nominal besar.
Saat ini, lanjutnya, BI telah memulai diskusi informal dengan Pemerintah Provinsi Sulut dan sejumlah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara.
“Memang akan lebih efektif jika dimulai dari pemerintah daerah,” katanya sebagaimana dikutip dari harian Bisnis Indonesia, Kamis (29/1/2015).
Menurut Dudung, pemerintah daerah dapat memulai mengalihkan transaksi tunai ke nontunai melalui sejumlah fasilitas pengiriman uang seperti real time gross settlement (RTGS) ataupun kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
Pengalihan transaksi tunai ke nontunai telah diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Terhitung mulai 1 Januari 2015, seluruh transaksi bernilai di atas Rp25 juta tidak lagi diizinkan dilakukan secara tunai. Semua harus cashless dengan memanfaatkan sistem perbankan.
Pemprov DKI Jakarta juga telah menggandeng 7 bank untuk mengalihkan pembayaran sewa kios di jaringan pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya. Bank-bank tersebut berfungsi sebagai agen pembayaran yang melayani setoran para pedagang melalui sistem autodebet dari rekening mereka.
Dudung menilai pengalihan transaksi tunai kepada nontunai di lingkungan pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi.
