Ini Strategi Bupati Kudus Antisipasi Lonjakan NPL UMKM

Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah bakal memaksimalkan tenaga honorer untuk pendampingan wirausaha bagi penerima program Kredit Usaha Produktif guna mengantisipasi melonjaknya angka non performing loan atau kredit bermasalah.
Muhammad Khamdi | 02 April 2015 17:51 WIB
UMKM Mebel di Kudus

SEMARANG–Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah bakal memaksimalkan tenaga honorer untuk pendampingan wirausaha bagi penerima program Kredit Usaha Produktif (KUP) guna mengantisipasi melonjaknya angka non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Bupati Kudus Musthofa mengatakan fasilitas program KUP yang difokuskan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayahnya akan dimaksimalkan dengan pendampingan wirausaha dari tenaga honorer supaya meminimalisasi angka kredit bermasalah. Kendati pelaku UKM yang menerima program itu telah diseleksi sebelumnya, Musthofa mengharapkan pendampingan terus dilakukan.

“Banyak pelaku UKM yang visible, tapi tidak bankable. Keberadaan program KUP inilah solusinya,” papar Musthofa disela-sela Seminar Nasional bertajuk ‘Peran Kredit Usaha Produktif (KUP) dalam Memperbesar Tumbuh Kembang UMKM’ di Bank jateng, Kamis (2/4).

Bupati mengklaim program itu merupakan terobosan baru guna mengurangi angka pengangguran serta menciptakan kesejahteraan rakyat. KUP merupakan pinjaman modal tanpa jaminan bagi para pelaku UKM di Kudus dengan penyaluran dana yang digunakan murni dari perbankan.

“Jadi tidak menggunakan dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) maupun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Jadi murni dari bank.”

Kredit ini disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah atau Bank Jateng, setelah calon penerimanya, yakni pelaku UMKM, memenuhi syarat untuk itu. Termasuk ketentuan bahwa yang bisa menerima adalah pelaku UMKM yang belum pernah tersentuh kredit bank.

Dalam hal ini, Bank Jateng menyediakan dana KUP senilai Rp25 miliar yang disalurkan dalam kredit yang plafonnya mulai dari Rp5 juta, Rp10 juta, Rp15 juta, dan tertinggi Rp20 juta.

”Pengawasan eksternal ini adalah dari lembaga yang benar-benar memahami soal kredit. Kalau tenaga honorer kami sebut Pendamping Wira Usaha (PWU). Tugasnya mengecek transaksi keuanganan bagi penerima KUP,” paparnya.

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno mengapreasi kerjasama yang dilakukan Bupati Kudus dalam mengimplementasikan program KUP. Menurutnya, KUP menjadi program baru yang harus dikembangkan. Melalui KUP para pelaku usaha kecil akan terbantu dalam mengembangkan usahanya.

“Bank jateng akan segera menguji coba program ini. Bahkan kita bakal berkoordinasi di lima cabang di lima daerah untuk menjalankan program baru dari Pak Bupati (Musthofa),” terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
npl umkm

Editor : Bastanul Siregar

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top