Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Pengaduan Nasabah Marak, YLKI Sebut OJK Seperti 'Macan Ompong'

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali mencatat selama periode Januari-April pihaknya menerima sebanyak 60 pengaduan terkait keluhan terhadap lembaga pembiayaan.
Feri Kristianto
Feri Kristianto - Bisnis.com 06 Mei 2015  |  15:04 WIB
/Bisnis
/Bisnis

Bisnis.com, DENPASAR--Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali mencatat selama periode Januari-April pihaknya menerima sebanyak 60 pengaduan terkait keluhan terhadap lembaga pembiayaan.

Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan ‎Konsumen (YLPK) Bali I Putu Armaya menilai jumlah laporan itu tergolong banyak jika melihat periode waktunya. Masalah yang diadukan konsumen terkait besarnya biaya administrasi dan dimasukkan ke dalam tagihan, serta mengenai kehadiran jasa penagih utang (debt collector).

Padahal, sebetulnya perjanjian yang dibuat finance tidak  punya hak eksekutorial. Kasus ini‎ tidak boleh ada pembiaran.‎ Dia mengungkapkan adanya arogansi debt collector yang terus terjadi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan perlawanan sistematis yang dilakukan oleh sebagian konsumen terhadap aturan dan sistem perusahaan leasing.

"Pelanggaran finance sangat parah, tidak ada perhatian dari pemerintah. Kehadiran OJK [Otoritas Jasa Keuangan] yang diberikan kewenangan oleh undang-undang malah hanya jadi macan ompong," tudingnya melalui pernyataan tertulis, Rabu (6/5/2015).

Armaya menuturkan saat ini banyak lembaga pembiayaan di Bali menyalurkan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance). Sementara, sebagai lembaga pembiayaan non bank tidak melayani consumer finance seperti yang telah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Bahkan, hasil temuan di lapangan, sejumlah lembaga pembiayaan tersebut tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. YLPK Bali juga mendapati apabila banyak perusahaan pembiayaan melakukan kontrak perjanjian dengan konsumen tidak di hadapan notaris.

"Sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai perjanjian di bawah tangan karena tidak ada akta notaris sebagai kekuatan hukum  atas perjanjian tersebut," tegasnya.

Menurutnya penyimpangan itulah yang menimbulkan akibat hukum yang komplek dan beresiko tinggi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ojk ylki perlindungan nasabah
Editor : Hendri Tri Widi Asworo
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top