Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajukan kebutuhan anggaran pada 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) senilai Rp3,8 triliun.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan total kebutuhan anggaran OJK pad 2016 tersebut menigkat 6,18% atau Rp221,17 miliar dari kebutuhan anggaran 2015 yang mencapai Rp3,58 triliun.
"Sumber pendanaan anggaran kami tahun 2016 berasal dari pungutan OJK, bukan lagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga dana APBN ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membiayai hal lain seperti pembangunan infrastruktur," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI di Gedung DPR, Selasa (30/6/2015).
OJK, lanjutnya, dalam menyusun rencana kerja anggaran 2016 mempertimbankan sejumlah hal yakni kenaikan proyeksi pungutan yakni kenaikan aset sebesar 13%, pendapatan usaha dan biaya sebesar 6%, dan penyisihan piutang yang bermasalah sebesar 2,7%.
"Rencana anggaran tersebut mempertimbangkan penyesuaian tunjangan kemahalan [Cost of Living Adjustment/CoLA] sebesar ± 5,5% dengan memperhatikan proyeksi tingkat inflasi, penyesuaian remunerasi berdasarkan kinerja [merit increase] kisaran 2% - 5% sesuai level kinerja pegawai," kata Muliaman.
Dia menambahkan peningkatan anggaran tersebut untuk remunerasi pegawai penugasan dari Bank Sentral tetap dibayarkan Bank Indonesia, penyetaraan remunerasi dibayarkan oleh OJK, dan penambahan jumlah pegawai OJK sebanyak 550 pegawai pada tahun 2016.
"Serta sarana pendukung kelogistikan dan IT, melanjutkan sewa gedung kantor dan rumah jabatan serta penataan dan pemeliharaan gedung kantor, kendaraan dinas serta pengadaan kendaraan dinas, pembelian aset berupa tanah/gedung kantor/rumah jabatan, dan melanjutkan implementasi rancang bangun IT serta pemeliharaan dan pengembangan IT," tutur Muliaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
