Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyarankan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mencari pendanaan lewat pinjaman perbankan menyusul ditolaknya penyertaan modal negara senilai Rp10 triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 oleh DPR.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, untuk solusi jangka pendek pihaknya menyarakan perseroan untuk mencari pinjaman dari kreditur lokal maupun luar negeri untuk membantu melaksanakan proyek.
“Tentu untuk jangka pendek PLN perlu mencari pendanaan. Untuk jangka panjang revaluasi aset,” katanya seusai Coffee Morning di Kantornya, Jumat (13/11/2015).
Jarman menambahkan, untuk saat ini kondisi keuangan PLN masih memungkinkan perseroan untuk mendapat pinjaman.
Dia mencontohkan, kemarin perseroan baru saja mendapatkan pinjaman dari delapan kreditur lokal senilai RP2,2 triliun untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan pihaknya sudah melakukan komitmen pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Dia mencontohkan beberapa lembaga keuangan yang telah menawarkan pinjaman seperti China Development Bank, KfW Development Bank, serta Japan Bank for International Corporation (JBIC).
”Banyak pinjaman dari luar negeri yang tingkat suku bunganya rendah dan jangka panjang sekitar 20-40 tahun,” katanya.
