Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

INSENTIF KEUANGAN BERKELANJUTAN: Bankir Mesti Bersabar

Para bankir tampaknya mesti bersabar menunggu insentif lainnya, meski telah mengambil bagian dalam roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam./JIBI-Abdullah Azzam
Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Asmawi Syam./JIBI-Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA--Para bankir tampaknya mesti bersabar menunggu insentif lainnya, meski telah mengambil bagian dalam roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bakal ada dua periode utama. Pertama, yakni jangka menengah yang terhitung sejak 2015-2019. Lalu, jangka panjang yang dimulai pada 2020 hingga 2024.

Pada jangka menengah, wasit industri keuangan tersebut menjanjikan bakal memberikan insentif agar para pelaku di sektor ini mau meningkatkan portofolio produk berkelanjutan, kompetensi, penyediaan informasi, dan akses ke global public funds.

Insentif yang dijanjikan yakni insentif prudensial, insentif fiskal dan non-fiskal, serta penghargaan bagi pelaku industri jasa keuangan yang dinilai memenuhi standar terbaik dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.

Namun, nampaknya, bankir masih harus menunggu insentif lainnya mengingat OJK mengklaim baru akan mengganjar prestasi tersebut dengan award. "Belum ada, kami mau kasih award saja dulu," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad kepada Bisnis.com, di Jakarta.

Hingga kini, Muliaman menuturkan kendala dalam peningkatan pendanaan sektor ekonomi prioritas yang ramah lingkungan hidup yakni masih kurangnya pemahaman pelaku bisnis mengenai potensi dan mitigasi di bidang ini.

Selain itu, sebut dia, para pelaku industri jasa keuangan pun masih minim informasi dan pembelajaran dari pelaksanaan proyek ramah lingkungan di negara lain.

Sebagai jawaban, OJK menggandeng WWF Indonesia untuk menggelar pilot project selama 18 bulan terhitung sejak Januari 2016. Dalam proyek tersebut, bakal dilakukan identifikasi tingkat penerapan keuangan berkelanjutan di industri perbankan. Kemudian, menentukan target bank dalam langkah meningkatkan integrasi keuangan berkelanjutan.

Proyek ini juga akan mengembangkan dan menetapkan kerangka kebijakan keuangan berkelanjutan di level korporasi. Selain itu, akan ada penyempurnaan dan penetapan kebijakan sektoral untuk pembiayaan di industri kelapa sawit yang menjadi sektor percontohan.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Achmad Baiquni mengatakan program keuangan berkelanjutan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan komitmen dan bukti dari semua sektor terkait.

Jika pun ada insentif, lanjut Baiquni, bakal membantu terealisasinya ekosistem keuangan berkelanjutan.

"Pasti, kalau ada keringanan ATMR [aset tertimbang menurut risiko] akan membantu. Paling tidak bank akan memilah-milah lagi [penyaluran kredit]," jelas Baiquni.

Adapun, Baiquni mengklaim jika mengandalkan kriteria berupa adanya analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam penyaluran kredit, maka pihaknya telah 100% memenuhi aturan main tersebut. Sebab, menurutnya, perseroan tak akan menjalankan fungsi intermediasi bagi perusahaan yang tak memiliki Amdal.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Asmawi Syam mengungkapkan untuk perusahaan besar, perseroan mengutamakan adanya Amdal dalam keputusan penyaluran kredit.

Kendati demikian, bagi perusahaan kecil, sebut dia, perseroan menerapkan komitmen menjaga lingkungan melalui program sosial kemasyarakatan. “Seperti CSR atau dengan himbauan agar pengusaha kecil tak membuang limbah sembarangan.”

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. mengklaim akan terus membuka peluang bagi pendanaan proyek-proyek yang mendepankan prinsip berkelanjutan.

Direktur BCA Dhalia Mansor Ariotedjo mengatakan pembukaan peluang tersebut sesuai dengan komitmen perusahaan dalam  mendukung pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Sesuai dengan komitmen itu, Dhalia berujar pihaknya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk soal prinsip berkelanjutan.

Tahun lalu, emiten berkode saham BBCA ini telah mengucurkan kredit senilai Rp7,56 triliun untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan. “Kami juga senantiasa terbuka terhadap kemungkinan untuk mendukung pembiayaan berbagai proyek berkelanjutan demi menjamin pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujar Dhalia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper